Home Nasional Wiranto : Tidak Perlu ada Perppu Penyelamatan KPK

Wiranto : Tidak Perlu ada Perppu Penyelamatan KPK

Wiranto

Jakarta, 18/2 (BeritaJateng.net) – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengatakan tidak perlu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka.

“Memang KPK tidak selamat? Saya pikir tidak perlu lah itu (perppu penyelamatan KPK). KPK tidak ada masalah apa-apa,” kata Wiranto saat ditemui seusai menghadiri acara Mukernas PPP di Jakarta, Selasa (17/2) malam.

Ia menilai permasalahan hukum yang dihadapi Abraham Samad adalah masalah individual, bukan lembaga sehingga seharusnya masalah tersebut diselesaikan secara individual, bukan kelembagaan.

Pencampuradukan masalah individual dan kelembagaan, kata dia, seharusnya tidak terjadi dalam masalah KPK dan Polri karena memperkeruh masalah sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Masalah individual jangan dicampuradukan dengan lembaga, baik masalah KPK dan Kepolisian RI. Ini yang membuat jadi kacau. Masyarakat harus dibuat tenang, jangan diperkeruh lagi,” tutur dia.

Untuk itu ia meminta semua pihak memandang masalah hukum pimpinan KPK sebagai masalah individu, bukan pelemahan lembaga KPK yang menjadi dugaan beberapa pihak setelah pimpinan KPK terseret dalam masalah hukum secara bersamaan.

Sementara Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen menegaskan KPK memerlukan perppu yang mengatur Komisioner KPK tidak boleh diproses hukum dalam kasus apapun hingga mereka menyelesaikan masa jabatan, demi melanjutkan penanganan sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani lembaga itu.

Victor memandang, apabila Perppu tidak dikeluarkan maka KPK akan lumpuh karena tidak bisa bekerja. Di sisi lain staf KPK juga akan banyak yang mengundurkan diri seperti yang diutarakan sebelumnya.

Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulselbar setelah memeriksa 23 orang saksi dan pemeriksaan barang bukti.

Dalam pemeriksaan itu, diduga kuat AS telah melakukan pengurusan surat yang di dalamnya ada pemalsuan untuk membuat paspor atas nama Feriyani Lim sehingga Samad disangkakan dengan pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo pasal 55,56 KUHP. Atau pasal 93 UU RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU RI No 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. (ant/BJ)