Home News Update Warga Korban Waduk Logung Tanggapi Sinis Rencana Kedatangan Jokowi

Warga Korban Waduk Logung Tanggapi Sinis Rencana Kedatangan Jokowi

Petugas menyiapakn lokasi pendaratan Helikopter, yang recana akan membawa Presiden,

Lokasi pendaratan helikopter dipersiapkanKudus, 28/1 (Beritajateng.net)- Rencana kedatangan Presiden Jokowi dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Waduk Logung di Kudus pada Sabtu (31/1) mendatang mendapatkan tanggapan sini dari warga.

Menurut mereka, tidak selayaknya presiden melakukan peletakan batu pertama karena saat ini warga sedang mengajukan gugatan ke pengadilan .

”Katanya negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi azas hukum, seharusnya ketika pemilik lahan menolak menerima ganti rugi dan mengajukan gugatan ke pengadilan harus ditunggu sampai ada kekuatan hukum tetap,” tegas Harjono, Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung), Rabu (28/1).

Dikatakan, proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum tetapi berdampak kesengsaraan bagi warga yang terkena dampak atas pelaksanaan kebijakan tersebut, harusnya dihindari. Jika Waduk Logung dipaksakan dibangun, maka sebagian warga Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo berpotensi mengalami kesengsaraan.

”Persoalannya, lahan milik warga yang akan digunakan untuk pembangunan waduk tersebut adalah lahan produktif. Jika pemaksaan itu dilakukan oleh pemerintah, sama saja dengan menyingkirkan warga dari mata pencahariannya sebagai petani,” imbuhnya.

Harjono yang juga salah satu pemilik lahan di area rencana pembangunan menambahkan, rencana pembangunan Waduk Logung juga mengabaikan peran serta dan hak masyarakat khususnya dalam proses AMDAL. Bahkan, proses pembebasan lahan dituding mengesampingkan musyawarah mufakat dan intimidatif.

”Proses pembebasan lahan tidak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Untuk itu, rencana kedatangan Joko Widodo di Kudus untuk memulai pembangunan waduk disebutnya sebagai kedholiman terhadap keberadaan warga petani korban waduk logung. Padahal, selama ini sebagian besar warga pemilik lahan  menolak rencana pembangunan proyek tersebut.

Masih menurut Harjono, warga yang menolak menerima ganti rugi semata untuk mempertahnkan lahan pertanian miliknya sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Sementara, jika warga menerima keinginan pemerintah, uang ganti rugi yang diterima tidak akan cukup untuk membeli lahan pertanian yang baru.

”Ganti rugi uang sudah dipotok sepihak oleh  Pemkab Kudus tanpa melalui musyawarah dengan pemilik lahan. Sedang upaya Pemkab Kudus melakukan konsinyasi terhadap 56 korban ke PN Kudus, merupakan bentuk kelalaian,” tandasnya.

Apa yang dilakukan pemerintah tersebut, dinilainya mengabaikan kewajiban dalam melindungi lahan pertanian milik warga sebagaimana amanat pasal 55 dan pasal 56 UU nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.Sementara gugatan di pengadilan yang ditempuh warga, semata menuntut lahan yang digunakan untuk pembangunan diganti dengan lahan lain.

”Artinya, warga tidak pernah menghalangi pembangunan waduk tetapi minta diganti dengan lahan bukan uang,” pungkasnya. (BJ12)