Home Lintas Jateng Warga Desak Pemkot Ambil Alih Status Kepemilikan Tanah Panggung Lor

Warga Desak Pemkot Ambil Alih Status Kepemilikan Tanah Panggung Lor

Pertemuan beberapa tokoh masyarakat yang resah karena status kepemilikan tanah yang tak kunjung diambil alih Pemkot Semarang.
Pertemuan beberapa tokoh masyarakat yang resah karena status kepemilikan tanah yang   tak kunjung diambil alih Pemkot Semarang.
Pertemuan beberapa tokoh masyarakat yang resah karena status kepemilikan tanah yang tak kunjung diambil alih Pemkot Semarang.

Semarang, 1/7 (BeritaJateng.net) – Tokoh masyarakat dan ribuan warga perumahan Tanah Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, mendesak Pemkot Semarang segera mengambil alih status kepemilikan perumahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial di wilayah tersebut.

PT Tanah Mas, sebagai perusahan yang bergerak di bidang real estate pertama di Semarang yang di baagun sekitar tahun 1976, telah gulung tikar sejak lama, bahkan warga masyarakat hingga saat ini tak pernah merasakan haknya mendapatkan bantuan dari pemerintah karena status kepemilikan yang belum di serahkan pada Pemerintah Kota Semarang.

“Pemkot tidak berani memberi bantuan, karena status perumahan yang belum diserahkan oleh PT Tanah Mas. Akhirnya semua berasal dari swadaya warga, seperti untuk pompanisasi rob, perbaikan jalan, perbaikan sumur artetis dan lain-lain,” ungkap Ketua Bidang Lingkungan dan Kebersihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Panggung Lor, FX Djoko Purwanto.

Menurutnya, status perumahan Tanah Mas selama ini tidak memiliki kejelasan. Sehingga nasib warga perumahan Tanah Mas seolah-olah belum merdeka karena tidak merasakan uluran tangan Pemkot Semarang apabila ada kerusakan fasum dan fasos.

Bukan hanya itu, warga Tanah Mas juga semakin diresahkan dengan adanya beberapa oknun bekas pegawai PT Tanah Mas yang masih menarik retribusi parkir, PKL, iuran sumur artetis, tempat hiburan, dan tempat usaha lain. Selama ini, pendapatan yang diperoleh dari penarikan retribusi tersebut tidak jelas masuk ke mana.

“Kalau bisa dikelola Pemkot, pendapatan tersebut bisa masuk kas pemerintah. Namun faktanya kelurahan hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan. Padahal untuk sumur air bawah tanah (ABT) ada 21 hingga 27 buah, dimana tiap KK ditarik iuran bervariasi mulai Rp 60.000-Rp 90.000,” paparnya.

Untuk pengajuan izin, warga juga mengalami kesulitan. Sebab, ada dualisme proses perizinan yakni melalui PT Tanah Mas dan Kelurahan Panggung Lor.

Warga perumahan Tanah Mas, Teguh Sumedi (58) sekaligus Ketua RW 5 Kelurahan Panggung Lor menyatakan tidak mau mengerti permasalahan yang dihadapi PT Tanah Mas, sebagai warga masyarakat, pihaknya hanya berharap PT Tanah Mas mau menyerahkan status kepemilikian kepada Pemkot Ssmarang.

“Warga merasa dirugikan, karena secara Undang-undang, bantuan Pemkot tidak bisa di berikan pada masyarakat. Hal ini sudah di rasakan puluhan tahun. Akhirnya warga seluruhnya melakukan swadaya, hingga masyarakat mendirikan P5L untuk menanggulangi banjir. Karena khawatir nantinya akan bernasib sama seperti Perumahan Pondok Mas, atau malah seperti Perumahan Pondok Majapahit yang tenggelam karena rob dan tidak terurus,” papar Teguh.

Teguh menyesalkan sikap Pemkot yang tidak bergerak cepat. “Seharusnya pemkot menangkap upaya para tokoh dan warga disini, kami sudah swadaya selama ini, namun hingga saat ini penyerahan status kepemilikan masih tersandung dan terseok seok,” sesalnya.

Pihak menduga ada beberapa tokoh yang memang menghalang halangi upaya ambil alih status ini. “Meskipun banyak tokoh masyarakat yang berbuat baik demi kebaikan Panggung Lor, namun ada juga oknum yang sengaja menghambat pengambil alihan status ini,” katanya.

Ditempat yang sama, Djamron Mansur (66) Tokoh Masyarakat setempat menjelaskan, mengacu pada keputusan Mendagri No. 9 Tahun 99 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Warga Perumahan Tanah Mas sudah mengirimkan dua kali surat tertanggal 10 Desember 2014 dan 30 April 2015.

Berdasarkan informasi, lanjutnya, saat ini Pemkot tengah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyusun Perdanya dan akan selesai paling tidak tahun 2019.

“Naaah.. selama ini pihak pengembang telah menerima haknya namun tidak melaksanakan kewajibannya, seperti kewajiban mengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, mengatur keamanan dll. Dari Pemkot selama ini pun tidak dapat memberi bantuan, karena status tanah masih di klaim milik PT Tanah Mas,” katanya.

Pihaknya berharap, sebelum tanggal 19 Juli 2015, status kepemilikan tanah bisa diambil alih Pemkot Semarang.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Panggung Lor, Tris Nunung Iriantoro membenarkan status kepemilikan yang belum diambil alih Pemkot, warga perumahan Tanah Mas yang memiliki sekitar 4.300 KK, 14 RW, dan 124 RT, meminta Pemkot segera mengambil alih fasum dan fasos yang selama ini menjadi milik PT Tanah Mas.

Menurut dia, status tanah seluas 123,47 ha jika diambil alih Pemkot maka dapat menambah PAD karena selama ini pengelolaannya masih dualisme.

“Selama ini uang retribusi dari seluruh kegiatan di Tanah Mas masuk ke kantung eks pegawai PT Tanah Mas. Atas permintaan warga, Wali Kota harus segera mengambil alih,” tegasnya.

Berdasarkan informasi, perumahan Tanah Mas sudah diserahkan ke PT Tanah Mas Baruna. “Tapi benar atau tidaknya kami tidak tahu, karena kami tidak tahu proses penyerahannya,” imbuhnya. (Bj05)