Home News Update Warga dan Mahasiswa Mendesak Hakim Berpihak Pada Lingkungan

Warga dan Mahasiswa Mendesak Hakim Berpihak Pada Lingkungan

image

Semarang, 2/4 (BeritaJateng.net) – Warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) Rembang dan Aliansi Mahasiswa Semarang menggelar aksi serentak meminta majelis hakim untuk memutuskan gugatan warga Rembang yang berpihak pada kelestarian lingkungan (Ekologi) pada sidang ke 16 kali ini yang akan membahas kesimpulan Perkara Tata Usaha Negara No. 064/G/2014/PTUN Smg.

Persidangan yang di ketuai Majelis Hakim Susilowati Siahaan dan Hakim anggota Husein Amin Effendi dan Desy Wulandari ini membahas simpulan kasus penambangan yang dilakukan PT Semen Indonesia yang berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih yang merupakan kawasan lindung geologi.Berdasarkan hasil penelitian Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), dikawasan tersebut ditemukan 49 Goa yang tersebar dan 4 diantaranya merupakan Goa yang memiliki sungai tanah aktif.

Selain itu juga terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watu Putih.Berdasarkan aturan hukum Peraturan Daerah Jateng No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa kawasan imbuhan air merupakan kawasan lindung geologi.

Lebih lanjut, dalam Keppres No. 26 Tahun 2011 tentang penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih. Selain itu, izin lingkungan Gubernur Jateng 660.1/17 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Junto Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 junto Keppres No. 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Koordinator Aksi, Sumarno mengatakan, dalam gugatan, warga dan WALHI memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur Jateng No. 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

“Aksi ini bertujuan untuk  mendesak Majelis Hakim untuk berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sekaligus meminta hakim secara utuh dan dengan jujur melihat fakta persidangan yang ada sehingga putusan memihak pada kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

Menurutnya, aksi ini tidak ada yang membayar, tapi dari hati nurani masing-masing. “Kalau Semen benar-benar mensejahterakan rakyat, kenapa tidak dibangun di Papua sana, kan harga semen persak 1 juta? Adilkah?,”paparnya.

Aksi didepan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut bukan hanya menampilkan orasi dan aksi teatrikal saja, mahasiswa yang datang juga menggalang tanda tangan petisi menolak surat keputusan Gubernur Jateng No. 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. (BJ05)