Home Headline Warga Bulusan dan Kramas Tembalang Protes Pembakaran dari Peternakan Kambing

Warga Bulusan dan Kramas Tembalang Protes Pembakaran dari Peternakan Kambing

334

SEMARANG, 30/6 (Beritajateng.net) – Sejumlah warga Kelurahan Bulusan dan Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang memprotes pembakaran sampah yang intens dilakukan peternak kambing di wilayahnya. Pembakaran sisa pakan ternak tersebut menimbulkan polusi asap yang sangat mengganggu.

Usai diprotes warga, kelompok peternak kambing di Kelurahan Kramas berjanji tidak akan melakukan pembakaran lagi.

Kesimpulan tersebut didapat setelah pihak Kecamatan Tembalang menggelar mediasi antara pihak peternak dengan warga yang memprotes pembakaran. Yakni warga RW V Kelurahan Bulusan, dan warga Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang di Kantor Kecamatan Tembalang, Selasa (30/6).

Mereka yang terdampak adalah warga Perum Bukit Cemara Residence (BCR) dan Perum Bulusan Continental Residence (Buconres). Pertemuan juga dikuti Lurah Bulusan Slamet Raharjo dan Lurah Kramas Bambang Sularso.

Dalam kesempatan itu, perwakilan warga RW V, Eko Supriyatno mengatakan, selama ini warganya banyak yang mengeluhkan asap pembakaran limbah ternak. Pasalnya, lokasi peternakan bersebelahan langsung dengan perumahan.

“Beberapa hari yang lalu parah sekali, asap pembakarannya sampai masuk ke rumah-rumah. Ini yang merasakan banyak,” ujar Ketua RT 6 tersebut.

Menurut Eko, jika tidak ditangani, dia khawatir akan mengganggu kesehatan warga, seperti potensi menyebabkan gangguan pernapasan. “Kami was-was, apalagi sekarang ini kan masih masa pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Warga BCR, Charles Wijaya menambahkan, pembakaran oleh pengelola ternak dilakukan secara intens setiap hari. Yaitu setiap Maghrib, Isya, pukul 22.00, dan pukul 24.00.

“Ini sangat mengganggu. Asapnya sampai ke mushola di waktu salat. Juga masuk ke dalam rumah sehingga di malam hari warga sulit beristirahat,” katanya.

Dia mendesak peternak menghentikan pembakaran. Sebab, polusi yang dihasilkan bisa membahayakan warga. “Asapnya bisa menyebabkan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas). Jadi saat ini seolah warga melawan dua ancaman penyakit, Covid dan ISPA,” paparnya. Permasalahan tersebut juga telah dilaporkan ke kanal pengaduan Wali Kota Semarang, Lapor Hendi.

Sementara itu, perwakilan kelompok peternak, Kasmiran mengaku sudah berupaya mengurangi intensitas pembakaran setelah mendapat imbauan dari pihak kelurahan. Pembakaran selama ini dilakukan untuk mengusir nyamuk.

Dia menuding, petani di sekitar peternakan juga kerap melakukan pembakaran sampah. Sehingga dia ingin supaya jangan hanya menyalahkan kalangan peternak. Di kawasan tersebut terdapat 8 kandang.

“Sebenarnya kami tidak sengaja kalau asapnya sampai ke perumahan. Itu petani juga sering, bahkan saya sendiri biasanya ikut mengingatkan mereka,” ujarnya. Setelah pertemuan tersebut, dia berjanji menghentikan pembakaran.

Sekretaris Kecamatan Tembalang, Nur Fatoni selaku mediator berharap semua pihak bisa saling memahami. Dia menyimpulkan, pasca ini peternak tidak boleh melakukan pembakaran lagi, dengan alasan apapun.

“Harapan kami, untuk sisa-sisa makanan ternak yang biasanya dibakar, ke depan dapat diolah menjadi pupuk. Ini justru lebih bermanfaat, sekaligus mengurangi bau juga,” tegasnya.

Fatoni berpesan agar perwakilan peternak yang hadir bisa memberitahu peternak yang lain. Kemudian, untuk warga terdampak juga diminta saling mengingatkan dengan tetap mengedepankan kepala dingin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Sapto Adi Sugihartono mengingatkan warga supaya jangan melakukan pembakaran sampah jenis apapun. Sebab, selain ada aturan larangannya juga dapat menimbulkan efek negatif.

Menurut Sapto, pembakaran sampah jelas akan menimbulkan karbon, CO2, polusi udara. Apalagi jenis sampah basah yang membuat lebih banyak asap, dampaknya bisa mengganggu kesehatan.

Dia menjelaskan, larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 52 disebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Bagi yang melanggar Perda, bisa dikenakan sanksi.

(NK)