Home Nasional Wapres : BNPB Harus Bisa Kalahkan PMI

Wapres : BNPB Harus Bisa Kalahkan PMI

Wapres Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla

Jakarta, 10/3 (BeritaJateng.net) – Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus bisa “mengalahkan” PMI dalam hal kecepatan mengatasi bencana di seluruh wilayah di Tanah Air.

“Saya kira BNPB, karena koordinasinya begitu hebat dan anggarannya begitu besar, harus mempunyai tekad ‘tiga jam sampai’. PMI saja yang terbatas dan sukarelawan bisa ‘enam jam sampai’, apalagi ini BNPB, harus sampai di mana pun di ujung Indonesia ini harus sampai paling lama tiga jam,” kata Wapres saat membuka Rakornas BNPB di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan unsur utama yang harus dimiliki BNPB dalam menanggulangi bencana adalah kecepatan, kecermatan dan keikhlasan, sehingga dampak bencana tersebut dapat diminimalisasi.

Wapres mengatakan BNPB memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, yakni bisa memotong birokrasi untuk melaksanakan tugasnya.

“Dalam menangani bencana, semua sistem dipakai secara langsung, tidak perlu banyak birokrasinya. Maka dalam setiap rencana, misalnya membeli sesuatu, itu tidak perlu tender, jadi langsung saja dan tidak ada ke KPK. Begitu juga aturan-aturan birokrasi itu ditembus saja,” tambahnya.

Rakornas BNPB dan BPBD yang ketujuh digelar di Jakarta, selama tiga hari guna meningkatkan kinerja langkah awal penanggulangan bencana 2015 dan mempersiapkan penanggulangan bencana di 2016.

“Belajar dari pengalaman tujuh tahun lalu, BNPB dalam penanggulangan bencana sudah banyak prestasi meskipun banyak juga kritik agar lebih baik. Diharapkan melalui Rakornas ini ada peningkatan kinerja penanggunalan bencana yang terkoordinasi mengingat bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja,” kata Kepala BNPB Syamsul Maarif.

Pembukaan Rakornas, yang diikuti sedikitnya 2.000 anggota BNPB dan BPBD di seluruh daerah itu, dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ant/BJ)