Home Lintas Jateng Walikota: Tak Ada Pungli dan Percaloan di Lokasi Uji KIR dan Izin...

Walikota: Tak Ada Pungli dan Percaloan di Lokasi Uji KIR dan Izin Trayek Dishub 

Walikota Semarang Hendrar Prihadi melakukan sidak di lokasi pengujian KIR dan Izin Trayek Dishubkominfo di Jalan Tambak Aji Raya No. 5 Semarang.

Semarang, 25/10 (BeritaJateng.net) – Sesuai dengan komando Presiden Joko Widodo terkait sapu bersih dan operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) dibeberapa sektor, Wali kota Semarang Hendrar Prihadi, Selasa (25/10) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat uji trayek dan KIR Kantor Dishubkominfo Kota Semarang, Selasa (25/10) siang.

Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi langsung menghampiri kerumunan supir yang tengah mengajukan izin trayek dan KIR namun setelah dilakukan dialog ternyata tidak ditemukan adanya pungutan liar (Pungli) maupun percaloan di Dishub.

“Hari ini saya lakukan sidak, melihat apakah ada praktek pungli dalam perizinan trayek dan KIR. Setelah saya temui para pekerja dan masyarakat yang mengurus KIR dan izin trayek ternyata tidak ditemukan adanya pungli maupun calo,” kata Hendi.

Ia meminta agar pelayanan petugas dalan hal perizinan dan pengujian bisa lebih cepat, termasuk waktu tunggu surat izinnya juga harus cepat jadi. “Tadi saya tanya masyarakat yang urus izin, katanya seberapalamanya waktu yang diperlukan bergantung pada antrian. Rangenya sekitar 20 menit untuk antrian. Namun saya akan minta agar dipercepat masalah perizinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Dishubkominfo Kota Semarang, Mukindar menjelaskan jika dalam pengurusan uji KIR atau uji kelayakan bermotor serta izin trayek di Dishubkominfo Kota Semarang yang terletak di Jalan Tambak Aji Semarang harus sesuai prosedur.

Mukindar berani menjamin jika di lokasi uji KIR dan Izin Trayek Dishubkominfo Kota Semarang tidak ada calo maupun pungli.

“Semua yang akan di uji kendaraan harus datang bila tidak datang pasti ditolak oleh petugas KIR dan juga dalam pelaksanaan uji KIR kendaraan bermotor sudah sesuai prosedur telah ditetapkan. Untuk yang ingin izin trayek juga harus membawa izin dari perusahaan masing-masing, sehingga dipastikan tidak akan ada calo maupun pungli disini,” terangnya.

Dijelaskan Mukindar, bila ada kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat uji kelayakan maka petugas tidak akan meloloskan dan menahan surat-surat buku KIR tersebut karena izin tidak bisa dikeluarkan oleh Dishubkominfo.

“Kalau ada yang beranggapan Uji KIR hanya formalitas, itu salah. Sesuai aturan yang berlaku di Dishubkominfo Kota Semarang, bila ada dalam pengujian lampu sein atau lampu riting kendaraan mati, tidak tidak bisa diloloskan dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah diperbaiki baru diajukan lagi uji KIR di Dishub,” terangnya.

img-20161025-wa0005Menurutnya banyak kendaraan yang di kandangkan oleh petugas gabungan, hal ini karena petugas gabungan yang terdiri dari petugas kepolisian lalu lintas dan Dishub sering menggelar operasi gabungan angkutan umum yang tak layak jalan.

Mukindar menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang dengan No 551.2/156 tertanggal 16 July 2003. Tentang Peremajaan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang di Wilayah Kota Semarang. Bila ada kendaraan tidak sesuai langsung ditolak oleh petugas uji KIR.

Ada pula Perda tentang perizinan yakni, Peraturan Daerah Kota Semarang dengan Nomor 2 Tahun 2012, yakni mobil bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 0 Kg sampai dengan 6.000 kg harganya Rp 32.500, JJB 6,001 sampai dengan 9.000 kg Rp42.500, JJB 9,001 kg ke atas tarifnya Rp 47.500. Selanjutnya,kereta gandengan tarifnya Rp 42.500, kereta tempelan Rp 42.500, dan mobil penumpang umum JJB 0 Kg sampai dengan 2.000 kg Rp 30.000.

Untuk plat uji tarifnya Rp 7.500, stikter tanda samping tarifnya Rp 15,000, dan buku uji berkala atau baru tarifnya Rp 12.500 dan ganti buku uji karena hilang tarifnya Rp 25.000. Jika ditotal sekali uji KIR sebenarnya tidak sampai Rp 100 ribu saja.

“Masalah mekanisme sistem Drive Thru, yakni mulai melakukan pendaftaran di loket Drive Thru, pemohon membayar sesuai SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan menerima kwitansi, selanjutnya pemohon menuju gedung uji dengan mengantri sesuai nomor urut pendaftar,” katanya.

Setiap harinya, lanjut Mukindar, ada sekitar 150 sampai 300 pemohon izin yang masuk. “Kami buka pelayanan mulai jam 7 pagi. Untuk pendaftaran sampai jam 12, khusus hari Jumat hanya sampai jam 10 saja,” katanya.

Mukindar menerangkan jika selama ini pihaknya selalu membuka pintu aduan dan menyertakan nomor operator untuk memantau aduan yang ada dari para penguji dan masyarakat. (Bj05)

Advertisements