Home Ekbis Walikota Semarang: Pasar Tradisional Nantinya Dikelola Perusahaan Daerah, Bukan Dinas Pasar

Walikota Semarang: Pasar Tradisional Nantinya Dikelola Perusahaan Daerah, Bukan Dinas Pasar

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan sidak pasar mengecek kondisi harga komoditi di pasar Relokasi Johar.

Semarang, 28/12 (BeritaJateng.net) – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebutkan pengelolaan pasar tradisional nantinya tidak lagi berada di Dinas Pasar, melainkan dikelola perusahaan daerah.

“Seiring dengan penataan organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Pasar kan masuk ke Dinas Perdagangan. Tugas pokok dan fungsinya di bawah Kepala Dinas Perdagangan,” katanya di Semarang.

Sejalan dengan itu, kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, pengelolaan pasar tradisional ke depannya akan diserahkan kepada sebuah perusda atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut dia, peraturan daerah (perda) mengenai perusda yang akan menaungi pengelolaan pasar-pasar tradisional itu masih dalam proses penyusunan yang diharapkan bisa rampung tahun depan.

“Kami melihat kewenangan pengelolaan pasar ini akan lebih optimal jika ditangani BUMD. Aktivitas jual-beli bisa lebih baik, pedagang juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih,” katanya.

Secara lebih detail, kata dia, ada sebuah perusda yang profesional dan fokus dalam mengembangkan pasar tradisional sehingga keberadaan pasar tradisional jelas akan lebih optimal dan bagus.

“Ya, secara keseluruhan, penataan pasar akan menjadi lebih bersih, rapi, kemudian masyarakat atau pengunjung tentunya akan merasa lebih nyaman berbelanja di pasar tradisional,” katanya.

Selain itu, kata Hendi, keberadaan BUMD yang mengelola pasar tradisional akan meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) karena pengelolaannya jelas dilakukan secara profesional.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan memang sudah seharusnya yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas umum, termasuk pasar harus dikelola secara profesional.

Pengelolaan pasar tradisional sebagai fasilitas publik, lanjut dia, harus benar-benar mengutamakan kepentingan publik dan perusda yang mengelola harus benar-benar bertanggung jawab secara profesional.

“Perusda yang mengelola (pasar tradisional, red.) harus bertanggung jawab, mulai operasional, pengelolaan, dan pembangunannya. Jangan kemudian malah mengambil keuntungannya saja,” katanya.

Dengan ditangani secara profesional oleh perusda, kata politikus PDI Perjuangan itu, pengelolaan pasar tradisional semestinya bisa meningkatkan PAD karena kebocoran bisa kian diminimalisir.

“Kami khawatir kalau (pasar tradisional, red.) ‘ga’ ditangani secara profesional akan melahirkan mafia-mafia baru. Artinya, ‘invisible hand’ yang menyebabkan kebocoran bisa dicegah,” pungkasnya. (El)

Advertisements