Home Lintas Jateng Walah…Pemkab Kudus Tunggak Tagihan Listrik Rp880 Juta

Walah…Pemkab Kudus Tunggak Tagihan Listrik Rp880 Juta

image

Kudus, 3/12 (Beritajateng.net) – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menunggak pembayaran tagihan listrik untuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp880 juta kata Manajer PLN Rayon Kudus Kota Agus Suwarsono.

“Total tagihan lampu PJU pada bulan November 2014 mencapai Rp2,2 miliar, namun masih ada sisa tagihan yang belum dibayarkan sekitar Rp880 juta,” ujarnya di Kudus, Rabu.

Sementara total tunggakan rekening listrik di wilayah PLN Rayon Kudus Kota, kata dia, sebesar Rp1,2 miliar.

Dari jumlah tersebut, kata dia, Rp880 juta merupakan tagihan untuk lampu PJU dan perkantoran milik pemerintah sekitar Rp100-an juta dan sisanya merupakan pelanggan umum.

Terkait tunggakan tersebut, PT PLN Rayon Kudus berupaya mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemkab Kudus agar melunasinya.

Ia berharap semua tagihan Pemkab Kudus pada akhir bulan Desember 2014 sudah terbayar lunas.

“Jika belum lunas, tentunya menjadi catatan tersendiri bahwa kinerja kami soal tunggakan dinilai tidak berhasil menekan angka tunggakan,” ujarnya.

Target maksimal adanya tunggakan dalam sebulan, kata dia, sebesar Rp250 juta, sedangkan saat ini mencapai Rp880 juta.

Sementara total tunggakan untuk semua pelanggan PLN di Kudus pada bulan November 2014 sebesar Rp1,2 miliar.

Apabila tidak ada kejelasan soal pembayaran tagihan listrik tersebut, kata dia, tentunya bisa ditempuh upaya pemutusan sementara sambungan jaringan listrik ke pelanggan.

“Khusus pembayaran listrik dari Pemkab Kudus ketika menunggak memang tidak ada denda administrasi seperti halnya pelanggan umum,” ujarnya.

Kondisi berbeda, lanjut dia, ketika PLN terlambat menyetorkan pajak PJU yang dibayarkan masyarakat lewat rekening tagihan listrik kepada Pemkab Kudus justru dikenakan denda administrasi.

Terkait tunggakan tersebut, lanjut dia, ada beberapa instansi pemerintah yang berkirim surat terkait kehabisan anggaran sehingga belum bisa membayar tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris mengungkapkan, sudah berupaya lewat pengajuan anggaran selama setahun lebih dari Rp20 miliar, namun oleh DPRD Kudus hanya disetujui Rp20 miliar.

Pada APBD Perubahan 2014, kata dia, diusulkan kembali dan disetujui Rp2 miliar.

“Kalaupun harus menerima konsekuensi pemadaman lampu PJU kami siap,” ujarnya.

Ia mempersilakan, dilakukan pemadaman terhadap beberapa lampu PJU, terutama di wilayah pedesaan.

Nilai tagihan listrik untuk lampu PJU rata-rata per bulan, kata dia, awalnya sebesar Rp1,3 miliar, kemudian naik secara bertahap hingga mencapai Rp2,2 miliar.

“Kami berharap mendapatkan data rincian tagihannya sehingga bisa dilakukan pengecekan di lapangan,” ujarnya.

Pasalnya, kata dia, pernah dilakukan pengecekan ternyata tagihannya tidak sesuai pemakaian selama sebulan.

Adapun jumlah lampu PJU di Kudus tercatat sekitar 17.000 titik lampu PJU, sedangkan 1.000-an titik lampu di antaranya merupakan lampu PJU yang ada di pedesaan yang merupakan inisiatif warga untuk memasang lampu tersebut.(ant/pj)

Advertisements