Home Lintas Jateng Wakil Bupati Jepara Menjamin PNS Mundur akan Kembali Bekerja

Wakil Bupati Jepara Menjamin PNS Mundur akan Kembali Bekerja

IMG_5932

Jepara, 7/7 (BeritaJateng.net) – Tiga puluh orang PNS di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (DCTRK) Kabupaten Jepara yang mengundurkan diri dari tugas-tugas kepanitiaan proyek, dipastikan kembali bekerja seperti biasa. Kepastian ini disampaikan Kepala Bagian Humas Pemda Jepara Hadi Priyanto di ruang kerjanya, Selasa pagi (7/7).

“Ini sesuai hasil pertemuan antara 30 PNS yang mengundurkan diri dengan Bapak Wakil Bupati di ruang kerja Wakil Bupati Jepara. Forum itu menjadi media bagi Pak Wakil Bupati untuk mendengarkan keluhan yang menjadi latar belakang mundurnya mereka,” katanya.

Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Subroto, dihadiri Sekretaris Daerah Sholih, Kepala DCTRK Ashar Ekanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Edy Sujatmiko, Asisten Administrasi Fadkhurrozi, Kepala Bagian Pembangunan Edy Marwoto, dan Kepala Bagian Humas Hadi Priyanto.

Dengan kembali bekerjanya mereka, masyarakat tidak perlu khawatir proyek-proyek pembangunan tahun anggaran 2015 senilai kurang lebih Rp. 40 miliar yang ada di DCTRK tidak terlaksana.

“Semua akan tetap terlaksana seperti biasa. Apalagi sejak pengajuan surat pengunduran diri tersebut, tidak ada tahapan proyek yang terhambat karena selama menunggu keputusan pemda semua tetap menjalankan tugas harian,” katanya.

Kembali bekerjanya 30 PNS yang merupakan panitia proyek keciptakaryaan di DCTRK, dipastikan setelah ada jaminan dari Wakil Bupati Subroto. Mereka akan bekerja sesuai fungsi masing-masing baik sebagai pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Pak Subroto memberikan garansi bahwa selama mereka bekerja dengan baik, profesional, dan sesuai aturan yang ada, mereka tidak akan terkena persoalan hukum,” tegasnya.

Mereka diharapkan tetap bekerja profesional. Jika memang menjumpai pemborong yang hasil kerjanya jelek, mereka diminta tidak sungkan-sungkan untuk menegur, memberikan sanksi, bahkan memberikan blacklist.

Lalu kalau ada intervensi, selama intervensi tersebut tidak untuk meningkatkan kualitas proyek atau mendorong terlaksananya proyek sesuai spesifikasi, ya, jangan ragu untuk menolak. Tidak usah digubris. “Jika tidak berani, Pak broto mempersilakan melapor untuk diselesaikan beliau,” katanya.

Mengutip arahan Subroto, Kabag Humas Hadi Priyanto menandaskan posisi kunci pengawas. Menurutnya fungsi pengawas sangat penting karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan seluruh tahap pembangunan.

“Maka kalau pada tahun-tahun yang lalu ada persoalan hukum yang menyeret pejabat di Jepara diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk pengawas, PPHP, dan PPTK untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat,” katanya.

Sebelumnya, 30 PNS di DCTRK mundur dari tugasnya sebagai tim proyek di kantornya. Mereka terdiri dari 5 orang pengawas, 5 orang PPTK, dan 20 orang PPHP. (Bj18)