Home Headline Waduh Angkutan Umum Berencana Mogok Nasional

Waduh Angkutan Umum Berencana Mogok Nasional

ilustrasi angkutan umum
ilustrasi angkutan umum
ilustrasi angkutan umum

Semarang, 18/11 (Beritajateng.net) – Seluruh pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) berencana melakukan mogok nasional pada Rabu (19/11) sebagai protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Angkutan umum dan angkutan barang akan mogok secara nasional mulai pukul 00.00 WIB dan berlangsung selama satu hari penuh,” kata Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena Soerbakti usai mengikuti Musyawarah Kerja Nasional IV Organda 2014 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa.
Ia menyatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merugikan pengusaha angkutan umum.
Menurut dia, angkutan umum hanya menggunakan kurang dari tujuh persen dari total kuota BBM bersubdisi di Indonesia, dan 90 persen lebih BBM digunakan pemilik kendaraan pribadi.
“Organda sudah pernah menyampaikan kepada pemerintah bahwa dampak kenaikan harga BBM besar sekali,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ada penyesuaian tarif angkutan umum sebesar 19 persen pada saat kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.000 tahun 2012.
“Sampai hari ini kami belum berencana menaikkan tarif angkutan umum karena khawatir tidak ada penumpang dan orang-orang justru mencari alternatif lain,” katanya.
Eka mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan nasib para pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organda terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kami ini juga bagian dari rakyat, sehingga juga harus diperhatikan, kami menunggu kepedulian pemerintah,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengumumkan harga BBM bersubsidi jenis premium naik dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter, sementara harga solar naik dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter.
Kenaikan harga tersebut mulai berlaku pada Selasa, 18 November 2014, pukul 00.00 WIB, dan berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sementara harga minyak tanah tetap yaitu Rp2.500 per liter.
Presiden mengatakan, pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar dapat menambah jumlah alokasi anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, lanjutnya, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.(ant/pj)