Home Headline Waduh….26 Penyidik KPK Illegal

Waduh….26 Penyidik KPK Illegal

Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Foto/Ist

Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Foto/Ist

Semarang, 25/3 (BeritaJateng.net) – KPK harus segera memberhentikan 26 penyelidik dan penyidik ilegal yang diangkat Ketua non aktif KPK Abraham Samad. Sebab pengangkatan mereka melanggar undang undang, sehingga keberadaan ke 26 penyelidik dan penyidik itu di KPK tidak sah.

Hal tersebut disampaikan ketua presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane, Rabu (25/3/2015). Neta berharap Plt KPK Taufiq Ruki segera menertibkan keberadaan mereka.

“Selain itu para pakar hukum, praktisi hukum, dan Tim 9 harus mempersoalkan keberadaan 26 penyelidik dan penyidik ilegal
di KPK ini. Tim 9 misalnya, harus bisa secara jernih melihat berbagai
persoalan di internal KPK yang perlu segera dibenahi, sehingga tidak hanya memojokkan Polri,” ujar Neta.

Menurutnya, dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, oknum-oknum KPK tidak boleh dibiarkaan melakukan pelanggaran  undang undang dan hukum. Komisi 3 DPR perlu memanggil KPK untuk mengklarifikasi hal ini.

“Dari penelusuran IPW terungkap, ke 26 orang itu diangkat dengan Surat
Keputusan Pimpinan KPK No Kep 27/01-54/01/2013 tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Alasan pengangkatannya karena KPK memerlukan tenaga penyelidik dan
penyidik yang memenuhi syarat, untuk memenuhi pelaksanaan fungsi
penyelidik dan penyidik di lembaga anti rasua tersebut.

Inisial ke-26 penyelidik dan penyidik KPK yang diangkat Samad menurut Neta adalah ALH, ARD, FW, HN, IK, JS, MRS, PAP, S, Su, IGA, WPR, MD, ACC, EK, FK, HS, H, MF, MNP, RAB, ST, W, YP, dan RR.

“Identitas ke-26 orang itu mulai dari Nomor NPP (Penyelidik dan Penyidik) 0000149 hingga 0000524. Keberadaannya sebagai penyelidik dan penyidik ditetapkan 11 Januari 2013 dan ditandatangani Abraham Samad sebagai Ketua KPK. Pengangkatan ini menjadi aneh karena pada 8 November 2009 Wakil Ketua KPK Waluyo kepada media mengatakan, KPK sulit untuk mewujudkan pengangkat penyidik sendiri karena peraturan perundangannya belum memadai,” terangnya.

KPK memang memiliki UU No 30 tahun 2002 yang menyatakan kasus yang
ditangani KPK lex specialis atau bersifat khusus. Meski demikian KPK
tidak bisa melanggar KUHP. Di dalam KUHP disebutkan penyidik maupun
penyelidik adalah anggota Polri dan penyidik PNS yang di bawah
koordinasi Polri.

Mengangkat 26 penyelidik dan penyidik sendiri menunjukkan Abraham Samad sebagai Ketua KPK tidak patuh pada undang-undang.

“Untuk itu ke-26 penyelidik dan penyidik KPK harus segera diberhentikan karena keberadaannya ilegal dan hasil penyidikannya menjadi tidak sah,” pungkas Neta. (Bj)