Home Ekbis Videotron Pos Polisi Tugu Muda, Dari Kecaman Hingga Menjadi Kebutuhan

Videotron Pos Polisi Tugu Muda, Dari Kecaman Hingga Menjadi Kebutuhan

Videotron Tugu Muda yang dulu dikecam kini dibutuhkan.

LIPUTAN KHUSUS

DALAM dunia bisnis, persaingan sudah pasti terjadi. Apalagi bisnis tersebut menyangkut jasa pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya videotron yang ada di pos polisi Tugu Muda Semarang, sejak awal dibangun banyak pihak yang keberatan dengan dalih daerah larangan karena masuk cagar budaya, melanggar peraturan daerah dan mengganggu pengguna jalan.

Sejumlah LSM menggelar aksi penyegelan saat pembangunan dimulai, namun karena pembangunan pos polisi dan videotron sesuai dengan prosedur, maka penyegelan itu pun gagal dilakukan oleh LSM.

Meski sudah mengetahui kalau pembangunan itu dilengkapi dengan perijinan, sejumlah LSM masih mempersoalkan dasar hukum pembangunan itu. Namun, lagi-lagi gagal karena mendapatkan penjelasan dari pihak berwenang kalau pembangunan pos polisi dan videtron itu lengkap perizinannya.

Kapolrestabes Semarang yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Elan Subilan, menjelaskan kalau pembangunan videotron di Pos Polisi Tugu Muda itu sesuai dengan prosedur dan mendapatkan persetujuan dari Walikota Semarang yang saat itu dijabat oleh Soemarmo HS melalui surat keputusan walikota dengan nomor 510.1/1470.

Dalam surat walikota tersebut disebutkan Walikota Semarang menyetujui pembangunan videotron di Simpanglima, Kalibanteng dan Pos Polisi Tugu Muda Semarang. Dalam surat wali kota, konstruksi videotron harus menempel bangunan pos polisi, pihak pembangun harus mengurus semua perizinan IMB dan KRK.

Namun penjelasan dari Kapolrestabes saat itu, tidak memuaskan para LSM, mereka tetap mengadukan hal tersebut ke Kapolri, Ombudsman RI dan KPK. Mereka beralasan pembangunan pos polisi tersebut melanggar perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011.

Seiring berjalannya waktu, semua aduan dari LSM ke berbagai pihak tidak mendapatkan jawaban karena memang pembangunan pos polisi dan videotron tersebut tidak melanggar aturan dan pembangunan telah selesai dengan berbagai fasilitas pengamanan, maka pada tanggal 1 Juli 2012, Kapolda Jateng Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo meresmikan penggunaan Pos Polisi dan videtron tersebut dengan membubuhkan tanda tangan di plakat pos polisi.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Elan Subilan saat meresmikan Pos Polisi Tugu Muda.

Secara simbolis peresmian tersebut ditandai juga dengan pemotongan pita peresmian oleh Kapolrestabes Kombes Elan Subilan. Peresmian disaksikan oleh sejumlah pejabat di antaranya Plt Walikota Semarang, Hendrar Prihadi dan Komandan Kodim Letkol Ibnu Jawardi.

Pos Polisi Tugu Muda tergolong pos polisi yang mewah dan lengkap dengan fasilitas pengamanan, seperti CCTV yang bisa mengawasi kondisi sekitar tugu muda, baik dari lalu lintas maupun tindak kejahatan. Di Pos Polisi tersebut juga dijaga oleh anggota 24 jam, sehingga setiap ada aksi kejahatan bisa langsung diambil tindakan.

Pos polisi lengkap dengan fasilitas seperti di Pos Polisi Tugu Muda dinilai perlu dan sebagai kebutuhan. Karena mampu mencegah dan menekan angka terjadinya tindak kejahatan jalanan. Sehingga bisa memberi rasa aman bagi masyarakat.

Logikanya, dengan adanya pos seperti ini, tindakan petugas lebih cepat tanggap dalam menangani kejadian kejahatan, khususnya di area Tugu Muda.

Pentingnya Pos Polisi Tugu Muda, juga sebagai Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) di kawasan tersebut. Sejumlah aset cagar budaya Lawang Sewu perlu mendapat pengawasan, Katedral yang merupakan geraja tertua setelah gereja Blenduk tersebut juga perlu mendapat pengamanan. Terlebih kawasan tersebut dikategorikan titik rawan kejahatan. Di Pos Polisi Tugu Muda tersebut juga tersedia layanan informasi bagi masyarakat.

Setelah Pos Polisi dan Videotron resmi beroperasi, kawasan Tugu Muda menjadi terang, sehingga wisata tugu muda yang ada di jantung kota Semarang sangat nyaman untuk sekedar kongkow sambil menikmati suguhan informasi yang disampaikan melalui videotron. Bahkan Gereja Katedral merasa terlindungi keamanannya dengan berdirinya pos polisi.

Salah seorang pengunjung kawasan Tugu Muda, Miftah yang biasanya nongkrong bersama temannya mengaku senang dengan adanya pos polisi tersebut, karena keberadaan videotron yang ada diatasnya bisa menerangi kawasan Tugu Muda sehingga tidak was-was saat menikmati malam di Tugu Muda.

“Sekarang nongkrong di sini nyaman, karena ada penerangan dari videotron, selain itu sejak ada pos polisi, kawasan Tugu Muda semakin cantik khususnya kalau dinikmati malam hari,” ujar Miftah.

Senada dengan Miftah, salah satu petugas keamanan Gereja Katedral menyambut baik berdirinya pos polisi tersebut, karena sebelum ada bangunan, kondisi selokan di depan gereja selalu kotor dan kumuh bahkan terkadang mengeluarkan bau tidak sedap. Namun setelah ada bangunan, menjadi bersih karena bangunan dikemas sebagus mungkin.

“Sangat bagus, keindahan gereja juga tidak terganggu dan yang lebih penting selokan depan gereja menjadi bersih, dulunya sangat kotor dan bau,” ujarnya petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya.

Aturan Reklame

Berjalan seiring waktu, keberadaan videotron semakin dibutuhkan masyarakat. Karena dalam videotron tersebut memuat informasi-informasi penting dari instansi pemerintah maupun instansi penegak hukum.

Namun karena keberadaan pos polisi dan videotron dibangun oleh rekanan instansi, dan rekanan mempunyai kewajiban membayar restribusi ke Pemkot Semarang, maka Pemkot membuat regulasi supaya videotron bisa menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame di Kota Semarang.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2013, Pemkot Semarang mensosialisasikan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Bab IV Pasal 7 Perda tersebut menyebutkan tempat-tempat yang masuk dalam KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tampat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat kerja.

Pada tempat-tempat tersebut setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat tersebut. Dan pengusaha atau badan diperbolehkan melakukan aktifitas tersebut sampai batas pagar atau batas terluar pada tempat-tempat yang masuk KTR. Hal itu tercantum pada perda yang sama yakni pasal 9 ayat (2) point (a) dan (b).

Kepala PJPR Kota Semarang R Agus Sutyoso mengatakan, sarana reklame, videotron, spanduk dan lain-lain yang diluar pagar atau batas terluar tempat-tempat yang masuk KTR pihaknya tidak keberatan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk kepentingan komersil.

“Boleh untuk komersil tapi tidak semuanya, ada porsinya. Bahkan tak menutup kemungkinan untuk iklan rokok, asal sesuai aturan dan pengusaha bekewajiban memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, inilah yang akan kami sosialisasikan supaya semua pihak memahaminya,” ujar Agus Setya.

Senada dengan Agus, Tejo didampingi Suroto dan Aris Sunarto perwakilan Koalisi Masyarakat Semarang (KMS) menyambut baik dengan adanya Perda No 3 Tahun 2013 tersebut. Karena dengan munculnya peraturan tersebut, PAD Kota Semarang dipastikan akan naik.

“Saya sangat menyambut baik dengan adanya aturan mengenai KTR, sehingga semakin jelas batasan yang diperbolehkan untuk komersil rokok dan tidak diperbolehkan untuk komersil rokok, dan saya yakin dengan adanya aturan yang jelas, PAD Kota Semarang akan naik,” ujar Tejo.

Disinggung mengenai keberadaan videotron yang ada di Pos Patwal Simpang Lima dan Pos Polisi Tugu Muda, Tejo mengatakan kedua videotron tersebut berada di luar aturan KTR, karena keduanya berada di luar tempat-tempat yang diatur dalam KTR.

“Keduanya berada diluar tempat-tempat larangan, sehingga pengusaha bisa memanfaatkan untuk kepentingan komersil tidak terkecuali produk rokok, dan selama ini, penyumbang PAD terbesar di Kota Semarang adalah rokok, jadi Pemkot Semarang maupun pengusaha bisa menggandeng produk rokok untuk memanfaatkan kedua videotron tersebut,” tambah Tejo.

Asal saja lanjut Tejo, Pemkot melalui PJPR harus intensif mengawasinya berkaitan dengan pajaknya, kalau tidak sesuai dengan aturan, PJPR berhak untuk mencopot atau membredel produk rokok atau komersil-komersil lainnya.

Sejumlah perwakilan LSM yang saat itu menentang dibawa ke Polrestabes untuk musyawarah.

Diperbolehkannya iklan-iklan komersil termasuk produk rokok masuk ke Videotron dikuatkan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, pasal 12 poin c yang menyebutkan, taman Tugu Muda dengan radius 150 meter kecuali megatron di atas satu pos polisi titik pantau ketertiban dan keamanan yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC), yang dikelola pemerintah daerah dan Polrestabes Semarang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Karena itu selain untuk kepentingan sosialisasi STMC, videotron tersebut boleh dikomersilkan. Hanya saja prosentase iklannya dibatasi,” ujar Kasie PJPR, Daryoto.

Menurutnya, durasi komersil dengan layanan masyarakat prosentasenya antara 30:70 persen, artinya 70 persen untuk komersil dan 30 persen untuk sosialisasi. Disinggung keberadaan videotron yang berdiri di atas pospol di kawasan Tugu Muda, Daryanto menjelaskan, jika materi iklan tersebut masuk dalam kategori terkecuali, sehingga boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Wisnu Pudjonggo. Di area Tugu Muda memang sudah diatur sebagai wilayah putih (bebas reklame), terkecuali SMTC karena untuk kepentingan pihak kepolisian dalam memberi layanan sosial.

“Boleh untuk komersil tapi tidak semuanya, ada porsinya. Itu sesuai dengan hasil revisi perda tahun 2012. Intinya SMTC itu dikelola polrestabes dan pemkot. Untuk pelaksanaannya dikerjasamakan pihak ketiga, dan pihak ketiga diberi batasan untuk mengiklan. Saya tidak hafal prosentasenya berapa,” tandasnya. (BJ)