Home Ekbis Valas Turun 66% Dampak Peraturan Penggunaan Rupiah

Valas Turun 66% Dampak Peraturan Penggunaan Rupiah

Direktur Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ida Nuryanti memberikan keterangan pers di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 27/4 (BeritaJateng.net) – Pada Februari 2016 tercatat transaksi valas mengalami penurunan hingga 66,9 persen (yoy) dari USD 6,12 miliar menjadi USD 2,02 miliar. Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata transaksi valas satu tahun, selama bulan Juli 2014 hingga bulan Juni 2015 antar penduduk sebelum implementasi kewajiban penggunaan, yang mencapai USD 6,66 miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ida Nuryanti di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (27/4). Menurutnya, penurunan transaksi valas banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak, gas, dan travel.

Ia juga menjelaskan bahwa Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Aturan tersebut dikeluarkan pada Maret 2015 dan efektif diberlakukan pada 1 Juli 2015. Adanya aturan tersebut mewajibkan seluruh transaksi valuta asing atau valas (pembelian barang dan jasa) menggunakan rupiah.

“Semua berpengaruh, mulai dari catering, sewa apartemen, hotel, rental harus mengunakan rupiah. Kita ingin rupiah yang berdaulat dan memiliki martabat sehingga dapat mendukung nilai tukar rupiah yang stabil,” ungkapnya.

Meski berpengaruh, Ida menyatakan tidak ada perusahaan yang tutup atau gulung tikar akibat penerapan aturan penggunaan rupiah tersebut.

“Tidak ada yang gulung tikar. Memang terjadi penurunan, tapi sedikit. Meskipun turun dengan nilai stabilitas nilai rupiah saat ini tidak akan berpengaruh. Ini kan short term,” terang Ida.

Sejumlah perusahaan terutama di bidang perjalanan dan travel juga turut mengajukan penundaan untuk penerapan penggunaan seluruh transaksi menggunakan rupiah. Hingga saat ini, Bank Indonesia juga akan memberikan penundaan bagi perusahaan yang memang membutuhkan penyesuaian. Namun Bank Indonesia juga dapat menolak pengajuan penundaan.

“Kita bisa memberikan penundaan, tapi kita juga bisa menolak. Jika perusahaan itu memang perlu penundaan, seharusnya bisa menghubungi kita jauh-jauh hari dan secepatnya. Kalau tidak ada pengajuan penundaan, kemudian sudah dalam jangka waktu penyesuaiannya habis, kemudian mengajukan penundaan, ya tidak bisa,” katanya.

Lanjutnya, seluruh transaksi valas diwajibkan menggunakan rupiah. Namun kewajiban penggunaan rupiah tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, penerimaan hibah baik dari atau ke luar negeri, dan transaksi perdagangan internasional. Selain itu juga tidak berlaku bagi simpanan di bank yang berbentuk valas serta transaksi pembiayaan internasional.(BJ06)