Home Headline Upaya Pemisahan Jokowi dengan PDIP Tersistem

Upaya Pemisahan Jokowi dengan PDIP Tersistem

image

Jakarta, 12/2 (Beritajateng.net) – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Presiden Joko Widodo dari basis partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik antara KPK-Polri.

Muradi dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, mengatakan polemik itu membuat pola hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusung utama, PDI Perjuangan yang tidak harmonis.

Bahkan sejumlah relawan Jokowi telah mewacanakan pembentukan partai berbasis pendukung Jokowi, apabila hubungan antara kader dengan partai tersebut berakhir tidak baik.

Menurut dia, dengan berlarutnya polemik KPK-Polri maka makin mulus langkah untuk memisahkan Jokowi dari PDI Perjuangan.

Hal itu, kata dia, harus disadari oleh Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Sebab harus diingat bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut butuh sokongan politik yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme kewargaan yang kental untuk menopang program dan kebijakan politiknya.

Muradi menilai inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi, agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi Wali Kota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik.

Ia mengatakan, langkah Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini akan menegaskan tiga hal.

Pertama, kata dia, jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik.

“Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya,” tutur Muradi.

Kedua, tambah dia, Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Ketiga, selain membangun komunikasi politik yang intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri. Kuncinya, Presiden harus tetap berbasis pada konstitusi yang mengatur proses yang tengah berlangsung ini.

“Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan,” tukas Muradi.(ant/bj02)