Home News Update UMK 2015 Banyumas-Cilacap Terendah Di Jateng

UMK 2015 Banyumas-Cilacap Terendah Di Jateng

UMP 2015
ilustrasi

Semarang, 20/11 (BeritaJateng.Net) – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap wilayah barat yang telah ditetapkan sebesar Rp1.100.000 oleh Gubernur Jawa Tengah menjadi yang terendah di provinsi setempat dibandingkan dengan daerah lainnya.

“UMK di Cilacap pada 2015 menjadi yang terendah, sedangkan UMK tertinggi di Kota Semarang dengan Rp1.685.000,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (20/11).

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menggelar pertemuan dengan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari 35 kabupaten/kota terkait dengan sosialisasi penetapan UMK 2015.

Ia menjelaskan bahwa penetapan UMK pada 35 kabupaten/kota di Jateng 2015 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014.

Menurut dia, proses penetapan UMK 2015 berdasarkan kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Rata-rata UMK 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,96 persen atau Rp157.929, dan 31 kabupaten/kota sudah 100 persen kebutuhan hidup layak, sedangkan sisanya yaitu Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap wilayah kota, barat dan timur, serta Kabupaten Tegal belum mencapai KHL,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Terkait dengan penetapan UMK di 35 kabupaten/kota itu, Ganjar meminta masing-masing kepala daerah melakukan sosialisasi terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia, serikat buruh, memfasilitasi perusahaan yang tidak mampu untuk mengajukan penangguhan UMK pada pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.

“Pengawas tenaga kerja harus segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UMK 2015, dan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi sesuai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” katanya.

Ganjar mengakui bahwa terkait dengan penetapan UMK 2015 ini pasti ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya.

“Saya paham betul jika ada yang tidak ‘sreg’ tapi inilah hasil optimal yang bisa dicapai dari seluruh komunikasi dan demokratisasi dalam penyusunan UMK 2015,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jateng Wika Bintang menambahkan bahwa perusahaan yang merasa keberatan dengan penetapan besaran UMK 2015 dapat mengajukan permohonan penangguhan UMK.

“Permohonan penangguhan UMK diajukan kepada Gubernur Jateng melalui Disnakertransduk Provinsi Jateng paling lambat 20 Desember 2014 atau sepuluh hari sebelum berlakunya UMK,” katanya.

Berikut perincian UMK di Jateng, Kota Semarang Rp1.685.000, Kabupaten Demak Rp1.535.000, Kabupaten Kendal Rp1.383.000, Kabupaten Semarang Rp1.419.000, Kota Salatiga 1.287.000, Kabupaten Grobogan Rp1.160.000, Kabupaten Blora Rp1.180.000.

Kabupaten Kudus Rp1.380.000, Kabupaten Jepara 1.150.000, Kabupaten Pati Rp 1.176.500, Kabupaten Rembang Rp1.120.000, Kabupaten Boyolali Rp1.197.800, Kota Surakarta Rp1.222.400, Kabupaten Sukoharjo Rp1.223.000, Kabupaten Sragen Rp1.105.000, Kabupaten Karanganyar Rp1.226.000, Kabupaten Wonogiri Rp1.101.000, Kabupaten Klaten Rp1.170.000, Kota Magelang Rp1.211.000, Kabupaten Magelang Rp1.255.000.

Kabupaten Purworejo Rp1.165.000, Kabupaten Temanggung Rp1.178.000, Kabupaten Wonosobo Rp1.166.000, Kabupaten Kebumen Rp1.157.500, Kabupaten Banyumas Rp1.100.000, Kabupaten Cilacap wilayah kota Rp1.287.000, Kabupaten Cilacap wilayah timur Rp1.200.000, Kabupaten Cilacap wilayah barat Rp1.100.000, Kabupaten Banjarnegara Rp 1.112.500.

Kabupaten Purbalingga Rp1.101.600, Kabupaten Batang Rp1.270.000, Kota Pekalongan Rp1.291.000, Kabupaten Pekalongan Rp1.271.000, Kabupaten Pemalang Rp1.193.400, Kota Tegal Rp1.206.000, Kabupaten Tegal Rp1.155.000, Kabupaten Brebes Rp1.166.550. (ant/pri)