Home Lintas Jateng Tim Pembebasan Lahan Underpass Jatingaleh Belum Bisa Beri Ganti Rugi

Tim Pembebasan Lahan Underpass Jatingaleh Belum Bisa Beri Ganti Rugi

image

Semarang, 14/4 (Beritajateng.net)-Tim pembebasan lahan underpass Jatingaleh belum bisa memberikan ganti rugi kepada instansi yang terkena dampak proyek pembangunan. Sebab, ganti rugi tidak bisa serta merta diberikan kepada pihak instansi tersebut seperti halnya proses ganti rugi kepada warga. Ada aturan khusus yang mengatur pemberian ganti lahan atau bangunan milik instansi.

“Memang ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan. Seperti proses ganti rugi kepada instansi atau BUMN yang bangunan atau lahannya terkena dampak pembangunan underpass. Sedikitnya ada sembilan instansi yang terkena,” terang Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) pembebasan lahan underpass Jatingaleh, Sukardi.

Kepala Bidang Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang itu menjelaskan, berdasar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proses ganti rugi kepada instansi atau BUMN bisa dilakukan dengan cara ruilslag atau saling hibah. “Jadi ada tata cara aturannya sendiri, saat ini baru kita pelajari dan akan kita koordinasikan ke Jakarta terkait hal tersebut,” kata Sukardi.

Sebab yang namanya saling hibah, lanjut Sukardi, nilainya tidak disamakan dengan lahan atau bangunan yang terkena. Oleh karena itu butuh kajian khusus untuk menyelesaikan pembebasan di lahan instansi tersebut.

“Kemarin saat konsultasikan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) ternyata ada pemahaman yang berbeda, ternyata hibah itu tiddak harus diganti dengan nilai yang sama. Padahal kita sudah siapkan ganti rugi yang sama (untuk instansi dan BUMN). Dan minggu besok itu sudah mau tandatangan MoU. Tapi kita tetap harus lakukan kajian khusus dengan melakukan konsultasi,” imbuhnya.

Sementara itu terkait dengan anggaran, tahun 2015 ini pemkot menganggarkan Rp 5 miliar, sedangkan kebutuhannya Rp 60 miliar. “Anggaran 2014 tidak bisa terserap, jadi kita kembalikan ke kasda. Kita akan lakukan inventarisasi data-data kepemilikan, sehingga pada anggaran perubahan nanti tinggal proses pembayaran,” tandasnya.

Meski belum terbebaskan semua, pihaknya telah mengirimkan surat ke pemerintah pusat, yang isinya meminta agar pengerjaan fisik segera dimulai. “Pembangunan fisik sebenarnya sudah bisa dilaksanakan di titik yang sudah terbebaskan. Seperti yang pernah kita lakukan saat pembangunan flyover Kalibanteng. Fisik dimulai, pembebasan lahan juga terus berjalan,” terang Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Iswar Aminuddin. Pihaknya mengklaim proses pembebasan sudah mencapai 62-70 persen.(semarangkota.go.id/BJ)