Home Lintas Jateng Tiga Pegawai BLH Terbukti Lakukan Pungli, Pemkot Akan Beri Sanksi Tegas

Tiga Pegawai BLH Terbukti Lakukan Pungli, Pemkot Akan Beri Sanksi Tegas

Semarang, 5/11 (BeritaJateng.net) – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi benar-benar tidak akan kompromi dan mentolerir pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pungutan liar (pungli). Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, telah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pihak inspektorat, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pungli.

Seperti pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dilaporkan masyarakat telah melakukan pungli Rp 2,5 juta terkait perpanjangan izin SPPL di Komisi Amdal. Menindaklanjuti laporan tersebut, wali kota langsung melakukan kroscek dan meminta pegawai tersebut disanksi.

“Laporannya sudah saya terima, ada tiga teman (pegawai) BLH yang sudah kami mintai klarifikasi dan mereka mengakui hal tersebut (menarik pungutan). Mereka beralasan untuk menunjang operasional,” terang hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Apapun alasannya, lanjut wali kota, tidak dibenarkan menarik pungutan yang tidak memiliki payung hukum.

Menurutnya, biaya operasional pegawai sudah diatur dalam APBD. Sehingga tidak dibenarkan jika memungut dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Alasan untuk menunjang operasional itu keliru, kalau staf pemkot itu konteksnya APBD, tidak menerima ataupun meminta dari pihak lain di luar anggaran negara. Keputusannya sudah jelas, kita lakukan tindakan,” tegas Hendi.

Wali kota sendiri telah menginstruksikan BKD dan Inspektorat untuk mengkaji sanksi yang akan diberikan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010.  Dimana sanksi yang bisa dijatuhkan diantaranya adalah penurunan pangkat, dilepas jabatannya hingga diposisikan sebagai staf.

“Kita lihat track record-nya dulu. Jika memang sudah lama dilakukan, maka konsekuensinya adalah pemberhentian. Namun jika baru sekali dilakukan tentu perlu adanya tindakan pembinaan, bisa penurunan pangkat, pelepasan jabatan, atau di-stafkan,” tandas wali kota sembari menambahkan surat keputusan sanksi akan keluar pada Hari Senin (7/11).

Terpisah, Kepala BLH Kota Semarang Gunawan Saptogiri menyatakan, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhkan kepada Inspektorat. Disinggung mengenai antisipasi ke depan agar pungli tidak terjadi lagi, Gunawan mengaku sudah menempel informasi terkait perizinan bebas biaya.

“(Informasi) sudah kami pajang semua, untuk pengurusan gratis. Kecuali Amdal dan UKL – UPL) (Upaya Pengelolaan LIngkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) itu ada biaya rapat, misal mengundang ahli, itu ditanggung pemrakarsa,” ujarnya. (Bj)