Home Headline Tidak Mendapat Dukungan Pemda, Pemegang Ijin IPHPS Wadul Dewan

Tidak Mendapat Dukungan Pemda, Pemegang Ijin IPHPS Wadul Dewan

418

SEMARANG, sebanyak 21 kelompok masyarakat pemegang ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Jawa Tengah yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Grma PS) , Jumat Kemarin mendatangi Komisi B DPRD Jateng. Kedatangan sekitar 100 orang petani tersebut untuk mengadu kepada wakil rakyat karena keberadaannya tidak didukung Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jateng.

Saman, yang menjadi juru bicara para petani pemegang IPHPS mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten sampai sekarang belum menganggap keberadaan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan sering dipingpongnya mereka dalam pengurusan permohonan bantuan benih dan masalah masalah lain. Pemprov Jateng juga dinilai belum memberikan kontribusi apapun kepada mereka.

“Salah satu contoh di Pati, kami di Pingpong oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan. Mereka terkesan menghindar ketika diminta bantuan dan tandatangan,” ungkapnya.

Saman menjelaskan, sikap Pemkab dan Pemprov Jateng yang tidak care terhadap para pemegang IPHPS diduga karena tidak dilibatkan dalam proses penerbitan ijinnya.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 39 tahun 2017, masyarakat bisa mengajukan ijin IPHPS dengan pengantar Kepala Desa langsung ke Menteri Kehutanan tanpa perlu rekomendasi dari Pemkab maupun Pemprov,” jelasnya.

Dampak dari situasi tersebut, kata Saman, para pemegang ijin IPHPS kesulitan mendapat bantuan bibit baik tanaman tegakan, tanaman buah buahan maupun tanaman pangan.

“Kami kesulitan mendapat bantuan bibit yang harus kami tanam sesuai P39,” katanya.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39/2017 mensyaratkan pemegang ijin IPHPS untuk menanam lahan gundul yang dikelolanya dengan rincian 50 persen tanaman tegakan (tanaman keras), 30 persen tanaman buah dan 20 persen tanaman pangan.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Jateng Chamim Irfani mengatakan, pihaknya menginginkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ada di Pemprov Jateng agar melaksanakan program programnya terhadap para petani pemegang ijin IPHPS.

“Angka kemiskinan di Jateng masih tinggi, 30 persen penduduk miskin di Jateng tinggal di sekitar hutan. OPD di Pemprov (Jateng) saya harapkan bisa mengintervensi dengan program programnya disini,” harapnya.

Chamim memberikan illustrasi, selain Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan yang terkait langsung dengan pengadaan bibit, dinas dinas lainpun bisa melakukan intervensi programnya. Misalnya Dinas Kelautan dan Perikanan dengan budidaya ikan air tawar, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga Bisa melalui program Desa Wisata. Sedangkan persoalan kebutuhan air harus melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

“Mereka butuh Embung yang bisa diprogramkan melalui PU Pengairan. Ini harus koordinasi dengan Komisi D,” pungkasnya.

(NK)