Home Lintas Jateng Tidak Memiliki KTA Parpol, Berkas Pencalonan Tidak Penuhi Persyaratan 

Tidak Memiliki KTA Parpol, Berkas Pencalonan Tidak Penuhi Persyaratan 

Walikota Solo FX Rudi (berkumis) bersama Megawati
Walikota Solo FX Rudi (berkumis) bersama Megawati
Walikota Solo FX Rudi (berkumis) bersama Megawati

Solo, 17/2 (BeritaJateng.net) – Panitia Bidang Data dan Verifikasi Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota DPC PDIP Solo,  YF Sukasno menyebutkan salah satu syarat wajib pendaftaran yang harus dipenuhi bagi bakal calon walikota dan wakilnya yang mendaftar melalui PDI Perjuangan harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

“Apabila tidak memiliki  Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, maka  berkas pendaftarannya tidak akan dikirim pusat (DPP PDIP),” jelasnya kepada wartawan di Solo Jawa Tengah, Selasa (17/2/2015).

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh beritajateng.net nama-nama yang dikabarkan sudah mendaftar melalui  PDI Perjuangan berjumlah 11 orang.

Diantaranya untuk posisi bakal calon walikota ada lima orang diantaranya adalah Achmad Purnomo (Wakil Walikota Solo), Bambang Setyobudi (PNS Pemkot Solo aktif), Anung Indro Susanto (Kepala Bapermas P3A KB Pemkot Solo), FX Hadi Rudyatmo (Walikota Solo) dan M Edy Jasmanto (Anggota DPRD Solo dari PPP).

Sedangkan posisi wakil walikotanya ada  enam bakal calon yang sudah mendaftar  yaitu Hilmy Akhmad Sakdilah (Ketua PCNU Solo), Rachmad Wahyudi (Akuntan), Hartanti (Anggota DPRD Solo asal PDIP) dan Aquarinto Widhiarso (PNS Kabupaten Semarang) Ginda Ferachtriawan (Anggota DPRD Solo dari PDIP), Her Suprabu (pengusaha, mantan Ketua KNPI Solo).

YF Sukasno menjelaskan jika semua berkas sudah diterima maka akan di lakukan verifikasi kelengkapan berkas, Jika ada kekurangan maka akan ada pemberitahuan agar calon segera melengkapi berkasnya yang kurang. 

“Sebab jika kurang berkasnya maka dianggap tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau tidak lengkap ya tidak akan diteruskan,” lanjutnya.

Senada, Walikota Solo FX Hadi Rudiyatmo, saat di konfirmasi wartawan juga menegaskan untuk bisa mencalonkan menjadi Cawali atau wakilnya harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik dimana dia akan maju dalam pencalonan. 

Jadi jika PNS ingin maju dalam pencalonan, dia harus mengundurkan diri. Pasalnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.37/2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. (BJ24)

Advertisements