Home Nasional Tidak Harus Satu Tahun, Kerja Satu Bulanpun Kini Harus Dapat THR

Tidak Harus Satu Tahun, Kerja Satu Bulanpun Kini Harus Dapat THR

SEMARANG, 23/6 (BeritaJateng.Net) – Seorang karyawan sebuah perusahaan sekarang tidak harus menunggu masa kerja setahun untuk mendapat Tunjangan Hari Raya (THR). Kini masa kerja satu bulanpun sudah haberhak mendapat THR.

Ketentuan soal THR ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) nomor 1/Men/2016. Ada pun pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7 Lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jateng Wika Bintang mengatakan, dalam poin nomor 2 SE tersebut, THR diberikan proporsional sesuai dengan masa kerja, dibagi 12 bulan, dan dikalikan jumlah upah selama sebulan. Dengan catatan, karyawan tersebut memiliki masa kerja sebulan berturut-turut.

“Kami sudah sosialisasikan hal ini ke perusahaan. Jika tidak diberi THR, akan ada sanksi. Pertama jelas administratif, kedua bisa dikenakan denda 5 persen sesuai dengan THR yang semeskinya dibayarkan. Jika tidak dibayarkan, silakan mengadu ke kami di posko THR terdekat,” terang Wika saat ditemui di Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (22/6).

Posko pengaduan, kata dia, bisa dijumpai di masing-masing Dinas Ketenagakerjaan daerah. Wika tak menampik, perusahaan yang tengah mengalami kolaps bisa jadi menangguhkan pembayaran. Namun, hingga kini belum ada perusahaan yang izin tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya.

Menyinggung soal kasus pekerja di pabrik jamu PT Njonja Meneer yang sempat berunjuk rasa, Wika mengaku tengah diiberikan solusi. Pihak perusahaan sudah dipanggil untuk menyelesaikan persoalannya, untuk mengusahakan bayaran yang menunggak selama tiga bulan, serta THR yang berpotensi tak terbayarkan pada 1.200 karyawan.

“Kami sudah panggil pemilik perusahaan pagi tadi (kemarin-red), hasilnya pemilik perusahaan akan mengupayakan gaji bulan Juni, dan THR. Totalnya Rp4,6 miliyar. Sementara gaji Januari, Februari, dan Maret belum bisa dibayar,” terang Wika.

Dikatakan Wika, soal tersebut disarankan oleh Gubernur untuk bekerjasama dengan Bank Jateng dalam memberikan pinjaman. Namun, pihak dari Bank Jateng baru akan menurunkan tim untuk mengorek soal kelayakan kelayakan kerjasama tersebut. (BJ13)