Home Headline Thailand Sahkan UU Larangan Penitipan Rahim

Thailand Sahkan UU Larangan Penitipan Rahim

Ilustrasi

bayi tabungBangkok, 20/2 (Beritajateng.net) – Parlemen sementara Thailand mensahkan undang-undang melarang orang asing mendapat jasa penitipan untuk mengakhiri industri “sewa rahim”, yang membuat negara Asia tenggara itu tujuan utama pariwisata kesuburan.

Thailand diguncang beberapa skandal penitipan janin pada tahun lalu, termasuk tuduhan bahwa pasangan Australia meninggalkan bayi sindrom Down mereka pada ibu kandung Thailand-nya dan hanya membawa saudari kembar sehat bayi itu kembali ke Australia.

Perkara lain melibatkan seorang pria Jepang, yang menjadi ayah setidak-tidaknya 16 bayi dengan menggunakan ibu pengganti warga Thailand, yang disebut media Thailand “pabrik bayi”.

Thailand memberikan persetujuan awal pada Agustus untuk merancang undang-undang yang membuat perdagangan penitipan janin menjadi kejahatan. Rancangan itu lolos pada pembahasan pertamanya pada November dan menjadi undang-undang pada Kamis.

“Undang-undang itu bertujuan menghentikan rahim perempuan Thailand menjadi rahim dunia. Undang-undang itu melarang pasangan asing datang ke Thailand untuk mendapatkan layanan komersial penitipan janin,” kata Wanlop Tankananurak, anggota Majelis Legislatif Nasional Thailand, kepada Reuters.

Hukum melarang pasangan asing mendapatkan layanan penitipan janin dan menetapkan bahwa ibu pengganti harus warga Thailand dan berusia lebih dari 25 tahun.

“Bagian pentingnya adalah jika pasangan pencari jasa penitipan itu adalah warga Thailand atau pasangan bangsa campuran, mereka dapat menggunakan wanita Thailand menjadi pengganti mereka jika wanita itu berusia lebih dari 25 tahun,” katanya, dengan menambahkan bahwa pelanggaran hukum itu diancam hukuman penjara.

Pengecamnya menyatakan membuat perdagangan penitipan melanggar hukum dapat mendorong industri bawah tanah, sehingga sulit bagi pasien mendapatkan dokter dan perawatan kesehatan bermutu.

Penguasa Thailand, yang dikenal sebagai Dewan Bangsa untuk Perdamaian dan Ketertiban, membubarkan majelis tinggi Senat menyusul kudeta Mei dan menempatkan semua kuasa membuat undang-undang di tangan parlemen sementara, yang diangkat penguasa.

Jenderal Thailand merebut kekuasaan dalam kudeta pada Mei, menyusul penyingkiran pemerintah Yingluck Shinawatra, yang terpilih secara demokratis.

Penguasa itu menyatakan akan mengadakan pemilihan umum pada awal 2016 sesudah perubahan untuk mengatasi korupsi dan mengekang kekuatan partai politik dirangkum dalam undang-undang dasar baru.(ant/bj02)