Home DPRD Kota Semarang Terima Raport Merah dan Kerja Tak Maksimal, Kepala Dinas Perlu Dicopot

Terima Raport Merah dan Kerja Tak Maksimal, Kepala Dinas Perlu Dicopot

Wakil walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat memberi sambutan saat Paripurna DPRD Kota Semarang.

Semarang, 27/10 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersikap tegas. Terutama melakukan evaluasi kinerja kepala dinas. Setiap kepala dinas yang dinilai tidak bisa bekerja maksimal harus mendapat teguran. Jika memang kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, kepala dinas perlu dicopot.

Hal itu menyusul carut-marut persoalan banyaknya retribusi maupun pajak yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, tapi justru diduga bocor. Salah satunya adalah pengelolaan parkir. “Wali kota harus tegas. Kenapa  sampai (kepala dinas) tidak bisa bekerja maksimal. Tidak bisa mencapai target PAD? Itu harus dievaluasi dan ditegur. Kalau perlu dilelang jabatannya. Kuncinya kepala dinas. Itu otomatis,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Mualim, di kantor DPRD Kota Semarang.

Dikatakannya, retribusi parkir di Kota Semarang seharusnya memiliki nilai PAD yang sangat besar. Namun selama ini, pendapatan parkir di Kota Semarang sangat mengecewakan, yakni hanya menyetor Rp 2,7 miliar dari target Rp 3,7 miliar. “Berbeda dengan di Solo. Di sana,  ada ketegasan dari wali kota. Makanya sampai saat ini, Dishub harus kita uber-uber kaitannya dengan PAD ini. Yang bocor banyak,” katanya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang, Syahrul Qirom menyebut, saat ini ada 1.200 titik parkir dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang. Dari jumlah tersebut hanya mampu menyetor PAD Rp 2,7 miliar dari target Rp 3,7 miliar. “Perbandingannya, di Solo hanya memiliki 170 titik parkir saja mampu mendapatkan PAD Rp 12,5 miliar. Ini kan aneh,” katanya.

Syahrul mengaku telah melakukan pengecekan di lapangan. Ia menilai, pendapatan parkir di Kota Semarang tidak wajar mengingat jumlah titik parkir ada 1.200 titik. “Coba njenengan keliling di Kota Semarang, ada nggak yang tidak ditariki parkir? Semua ditarik parkir. Tapi target Rp 3,7 miliar hanya dapat Rp 2,7 miliar,” tandasnya.

Dijelaskan Syahrul, di Solo menerapkan model “zona” wilayah parkir. Jadi, misalnya di Simpang Lima yang terletak di pusat kota akan memiliki nilai lebih tinggi. “Perda di sana menggunakan progresif, sedangkan di Semarang belum,” katanya.

Kasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang, Danang Prasetyo, mengakui sejauh ini pengelolaan parkir di Kota Semarang belum maksimal. Ia berdalih, salah satu penyebabnya adalah Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan saat ini sudah tidak relevan untuk diterapkan.

Akibatnya, teknis pelaksanaannya tidak maksimal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak maksimal, meski telah dilakukan penataan parkir sedemikian rupa. “Kami masih pakai perda lama yakni Perda 2004. Perdanya ketinggalan. Sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena semua masih dilakukan secara manual,” katanya.

Selain itu penetapan tarif, dan sistem kerja juru parkir yang tidak beraturan juga mengakibatkan pemasukan tidak maksimal. “Karena pendapatan parkir sulit terkontrol,” imbuhnya.

Saat ini pihaknya mengaku sedang melakukan kajian soal perubahan pengelolaan dari sistem manual ke sistem digital. “Kami akan terapkan parkir meter dengan menggunakan peralatan mesin. Kami berharap, setelah diberlakukan sistem baru ini nanti pengelolaannya bisa maksimal,” katanya. (Bj)