Home Hukum dan Kriminal Tempuh Jalur Hukum, 26 Pengacara Siap Dampingi Warga Kebonharjo

Tempuh Jalur Hukum, 26 Pengacara Siap Dampingi Warga Kebonharjo

694
Warga Kebonharjo menandatangi dan memberi kuasa hukum kepada Ikadin untuk mendampingi pelaporan PT Kai ke jalur hukum.

SEMARANG, 26/5 (BeritaJateng.net) – Permasalahan terus bergulir Pascapembongkaran paksa puluhan rumah warga Kebonharjo tak bersertifikat oleh PT KAI untuk proyek pembangunan jalur short cut KA Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas, hal ini terlihat saat 26 pengacara atau advokat dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mendampingi warga Kebonharjo menggugat PT KAI yang dinilai arogan.

“Warga Kebonharjo korban eksekusi telah menyerahkan kuasanya serta menandatangani surat kuasa kepada Ikadin untuk membantu mendampingi secara hukum,” ujar Humas Ikadin Hermansyah Bakrie saat meninjau lokasi.

Menurutnya, Ikadin akan mendampingi sekitar 200 warga untuk melaporkan eksekusi rumah warga yang telah melanggar kemanusian atau Hak Asasi Manusia (HAM) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham).

“Sebanyak 26 pengacara Ikadin siap mendampingi warga Kebonharjo. Semuanya sukarela sesuai hati nuraninya untuk membantu warga yang haknya telah dirampas oleh PT KAI,” ujarnya di lokasi.

Ia menjelaskan jika semua warga ikut menandatangi surat kuasa tersebut untuk dibantu dalam penyelesaian ke jalur hukum. Sebab, PT KAI selama ini hanya berpijak pada grown card bukan sebagai dasar kepemilikan atas lahan tersebut secara sah, namun hanya surat ukur tanah. “Sehingga masih status quo,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu warga Budi Sekoriyanto menyampaikan, bahwa warga merasa terbantu dari bantuan Ikadin telah membantu jasa pelayanan upaya hukum. Pihaknya selama tiga hari lalu telah menggelar rapat untuk melakukan koordinasi, dan hari ini, Rabu (25/5) akan melangkah ke ranah hukum.

“Kita akan memperjuangkan semua warga yang memiliki sertifikat dan tidak ada sertifikat. Sebab, jika penertiban rumah itu untuk kepentingan negara maka penyelesaikannya harus sesuai undang-undang yang berlaku, juga membentuk tim appreasial untuk menentukan dan mengganti lahan warga sesuai dengan harga jual,” ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah kota semarang telah menfasilitasi terkait hal ini. Wali Kota pada 4 Februari lalu sesuai hasil rapat di gubernuran meminta untuk membentuk tim appresial tapi hal itu tidak dilakukan oleh PT KAI. Karena merasa ini tanahnya. “Dan kalau mereka (PT KAI- red) mengatakan semuanya ilegal maka harus sesuai proses hukum. Dan tunggu keputusan hukumnya seperti apa,” paparnya.(bj)

Advertisements