Home Hukum dan Kriminal Telat Tetapkan Perda, Pemkot Semarang Kehilangan Rp12 Miliar

Telat Tetapkan Perda, Pemkot Semarang Kehilangan Rp12 Miliar

Ilustrasi

Semarang, 31/3 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Kota Semarang di nilai terlambat dalam menyikapi Raperda retribusi pengendalian menara komunikasi. Atas keterlambatan penetapan Raperda, pemkot memiliki potensi kehilangan pendapatan hingga 12,98 miliar, hal ini disampaikan Ari Purbono, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang usai melakukan rapat koordinasi Pansus terkait retribusi menara telekomunikasi di kota Semarang, Selasa.

“Pansus retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini amanah Undang undang No. 28 tahun 2009, khususnya di pasal 124, memang kita harus sadari pemerintah daerah telah terlambat dalam menyikapi retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Harusnya di tahun 2010 pemerintah sudah membuat raperda ini, namun baru diusulkan tahun 2014. Atas keterlambatan penetapan raperda retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini kita punya potensi hilang hampir 2,59 milyar x 5 tahun atau mencapai 12,98 milyar,” ungkap Ari yang juga merupakan Ketua Pansus Raperda Retribusi Menara Telekomunikasi.

Yang kedua, lanjut Ari, perjalanan pansus ini ternyata memiliki dinamikanya luar biasa. Dilihat dari hasil laporan, pembahasan dan aduan masyarakat yang begitu banyak, termasuk proses audiensi penyelenggara maupun pengelola menara telekomunikasi dan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia itu juga di dapatkan beberapa masukan yang dapat menjadi acuan Raperda kali ini. 

“Artinya peraturan retribusi ini ditunggu banyak pihak. Sayangnya peraturan Walikota no. 8 tahun 2007, yang telah diterbitkan, yang memperjelas pengelolaan menara telekomunikasi ini  tidak berjalan efektif, hampir bisa dikatakan menara telekomunikasi yang berdiri di kota Semarang 70 persennya tidak berijin,” paparnya.

Menurut Ari, terciptanya Perda tersebut menjadi PR (Pekerjaan Rumah, Red.) besar pemerintah, karena semangat dari retribusi ini bukan pendapatan namun pengendalian dan pengawasan.

“Nah ini Raperda ini sebagai titik awal, untuk mengetahui database, dan untuk mengetahui sesungguhnya menara atau tower yang berdiri berijin atau tidak,” katanya.

Politisi PKS tersebut menjelaskan, hingga saat ini Raperda sudah masuk tahap penyusunan pasal-pasal, kemudian ayat dan sudah masuk di rekomendasi-rekomendasi dan masukan dari para stakeholder, rencananya akhir April sudah selesai.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kota Semarang mengajukan perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Garis besar perubahan tersebut adalah dimasukkannya pasal tentang retribusi jasa pengendalian menara telekomunikasi yang pengajuannya tengah di bahas panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Semarang. (BJ05)