Home Lintas Jateng Tak Puas Jawaban Ganjar, Dewan Agendakan Undang BPK

Tak Puas Jawaban Ganjar, Dewan Agendakan Undang BPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Semarang, 19/6 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Senin (22/6) berencana mengagendakan pertemuan dengan BPK guna mengetahui catatan catatan yang dikeluarkan BPK terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan atas laporan keuangan Pemprov Jateng Tahun 2014. Langkah tersebut ditempuh setelah jawaban Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyatakan kritik dewan hanya normatif dan tidak memuaskan.

Gubernur Ganjar Pranowo Jumat (19/6) siang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi fraksi dalam Rapat Paripurna, namun jawabannya dianggap tidak menyentuh persoalan mendasar termasuk tuduhan atas perilaku anggota dewan yang suka memotong anggaran.

“Sebetulnya kami akan bentuk panitia kerja (Panja) tapi tidak bisa karena terbentur aturan yang tertuang dalam tata tertib yang mengatakan kalau panja tidak bisa dibentuk kalau opininya WTP,” ungkap Wakil Ketua Komisi B Yudhi Sancoyo.

Menurutnya, karena Panja tidak dapat dibentuk, maka diputuskan untuk mengundang BPK dalam forum Badan Anggaran (Banggar). Rencananya, pertemuan dengan BPK akan dilanjutkan dengan mengundang konsultan dan pemerhati anggaran (Vitra) pada hari Selasa (23/6) dan dilanjutkan dengan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Finalnya akan dibahas di masing masing komisi, akan dipertajam disitu,” jelasnya.

Pembahasan dengan BPK, tambah Yudhi, sebetulnya tidak perlu kalau gubernur memberi penjelasan yang lengkap sesuai pertanyaan dewan. Pertanyaan tentang TPP tanpa persetujuan dewan akan menjadi bahan pertanyaan ke BPK.

“Opininya WTP tapi paragraf penjelasannya sangat banyak. Ada apa sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jateng Asip Kholbihi menuntut agar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta maaf atas penyataannya di salah satu TV swasta yang mensinyalir ada anggota dewan yang sering melakukan pemotongan dan kongkalikong anggaran.

“Pernyataan tersebut melukai kami apalagi kami anggota anggota baru. Kalau memang ada yg begitu ya sebut saja jangan sampai yg nggak tahu apa apa ikut kena getahnya,” jelasnya. (BJ013)