Home Headline Sungguh Malang!! 2.000 Karyawan PT Simoplas Tak Peroleh Pesangon

Sungguh Malang!! 2.000 Karyawan PT Simoplas Tak Peroleh Pesangon

Karyawan PT Simoplast menggelar demo long march sepanjang Tugu Muda hingga kantor Dinas Tenaga Kerja untuk meminta keadilan atas hak-haknya sebagai pekerja yang dirumahkan tanpa pesangon.

**Tunggakan Gaji Rp 14,7 Juta per-Karyawan

SEMARANG – Nasib 2.000 karyawan PT Simoplas Semarang yang dirumahkan sejak September 2015 silam, hingga saat ini tidak jelas. Hasil mediasi antara pihak menejemen PT Simoplas, perwakilan pekerja, BPJS Ketagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan difasilitasi oleh Disnakertrans Kota Semarang, tidak membuahkan hasil. Hak-hak para karyawan, baik tunggakan gaji maupun pesangon tidak dibayarkan alias nihil.

Tercatat, manajemen PT Simoplas memiliki tanggungan utang gaji untuk masing-masing karyawan senilai Rp 14,7 juta belum terbayar. Dalam masalah ini, perusahaan tidak berani mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara resmi. Sebab, jika dikeluarkan PHK, maka akan menanggung beban hak pesangon sebanyak 2.000 karyawan tersebut. Hal itu membuat para karyawan terkatung-katung karena statusnya tidak jelas.

Bukan di-PHK, tetapi dirumahkan. Selama dirumahkan, pihak perusahaan juga menjanjikan bahwa karyawan tetap diberikan gaji sebanyak 69 persen dari Upah Minimum Kerja (UMK).

Hak pesangon karyawan pun juga belum terbayarkan sepeserpun. Selain itu, Tunjangan Hari Raya (THR) hanya dibayar separuh. Terlebih parah lagi, hak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tidak bisa digunakan oleh karyawan. Padahal, gaji karyawan sebelumnya telah dipotong untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini.

Para karyawan menduga kuat bahwa pihak manajemen perusahaan tidak membayarkannya kepada BPJS. “Telah berkali-kali kami minta kejelasan, tapi sejak April 2016 hingga sekarang tidak terbayarkan,” kata salah satu karyawan, Sukarjan, 66, yang turut menggeruduk bersama ratusan karyawan di kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Semarang di Jalan Kimangunsarkoro Semarang, Kamis (23/2).

Dijelaskan Sukarjan, para karyawan dirumahkan sejak September 2015. Saat itu pihak manajemen perusahaan berjanji masih akan tetap memberi gaji sebesar 69 persen dari gaji UMK setiap bulan.

Tetapi gaji 69 persen itu hanya berjalan selama 7 bulan. “Sejak April 2016 hingga sekarang, kami tidak menerima gaji sepeserpun,” kata warga Jalan Borobudur 12 RT 10 RW 12 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat yang telah bekerja sejak 37 tahun silam itu.

Kalau gaji saja belum, lanjutnya, maka otomatis pesangon pun sama sekali belum terbayarkan. “Status kami tidak jelas, kalau di-PHK ya di-PHK saja kemudian diberi pesangon dan semua hak-hak lainnya diberikan. Tapi dalam masalah ini tidak ada kejelasan,” katanya.

Karyawan lain, Kasmi, 40, mengaku akan terus melakukan demo selama hak-hak tersebut belum dibayarkan. Selama bertahun-tahun dirumahkan, ia mengaku tidak memiliki pekerjaan lain. “Jika keluarga sakit, kami juga tidak bisa berobat menggunakan BPJS karena diblokir. Padahal gaji sebelumnya sudah dipotong untuk membayar iuran BPJS. Kartu BPJS diblokir karena tidak dibayar oleh perusahaan,” kata warga Jalan Sriyatno RT 4 RW 4, Ngaliyan.

Sebetulnya, kata Kasmi, PT Simoplas sampai sekarang masih aktif dan beroperasi. Ada sebagian karyawan yang tetap dipekerjakan, yakni kelompok RG2 sebanyak 630 karyawan. Sedangkan yang dirumahkan adalah kelompok RG1, RG3, dan RG4. “Janjinya akan dibayar, kami diminta sabar menunggu entah sampai kapan,” katanya.

Senada, Susilo, 38, mengatakan sebetulnya pihak perusahaan kooperatif menerima semua keluhan dan protes dari karyawan. Namun hasil penyelesaiannya sejauh ini masih nihil. “Rapat-rapat selalu dilakukan antara karyawan dan perusahaan. Tapi untuk hasilnya belum,” katanya.

Dia berharap, mediasi antara pihak menejemen PT Simoplas, perwakilan pekerja, BPJS Ketagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan difasilitasi oleh Disnakertrans Kota Semarang, bisa menemukan solusi. Tetapi hasilnya tetap saja bertemu jalan buntu. Dalam audiensi tersebut juga dihadiri oleh pemegang saham perusahaan, Markus Wijaya, Winoto Basuki dan Robert Gunadi. “Kalau hari ini tidak terselesaikan, kami akan terus lanjut memperjuangkan hak kami. Targetnya, lebaran harus selesai. Jangan seperti lebaran kemarin kami menangis melihat anak-anak yang tidak bisa beli baju lebaran,” katanya.

Dijelaskannya, ada 1.900 karyawan operasional, dan karyawan bagian manajemen perusahaan, jika ditotal semuanya hampir 2.000 karyawan. Sebanyak 630 karyawan dipekerjakan kembali. “Utang gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan, per karyawan Rp 14,7 juta. Bahkan saat ini ada 18 karyawan sudah meninggal, tapi hak-haknya belum dibayar,” ungkapnya sembari menjelaskan PT Simoplas berdiri sejak 1978.

Ketua Perwakilan Pekerja PT Simoplas Grup Semarang, Ahmad Zainudin mengatakan hasil mediasi yang difasilitasi oleh Disnakertrans Kota Semarang belum juga membuahkan hasil. “Upah sejak tahun 2015 belum dibayarkan, BPJS ketenagakerjaan tidak dibayarkan, bahkan menjadi persoalan pelik,” katanya.

Dikatakannya, mediasi berjalan a lot. Pihak menejemen menawarkan akan mem-PHK sebanyak 1.200 pekerja yang dirumahkan selama ini, mulai 1 Maret 2017. Kompensasinya Rp 15 miliar dibagi rata. “Sontak, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pekerja. Pekerja minta uang itu dipakai dulu untuk membayar utang gaji yang selama ini menunggak,” katanya. (El)

Advertisements