Home Headline Suhantoro Terancam Dipecat

Suhantoro Terancam Dipecat

image
Ilustrasi

Semarang, 10/4 (BeritaJateng.net) – Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus raibnya dana kas daerah Kota Semarang sebesar Rp 22,7 miliar dan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Semarang sebesar Rp 2 miliar, Suhantoro, Kepala UPTD Kasda Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang terancam dipecat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang Bambang Kono mengatakan, sampai saat ini belum ada ketetapan resmi dari pengadilan terkait status Suhantoro. 

“Statusnya masih menjadi PNS di Pemkot Semarang. Jika belum ada putusan tetap ia bersalah, maka ia masih berstatus PNS. Tapi tentu ada sanksi jika nanti terbukti bersalah sesuai putusan pengadilan,” terangnya.

Hingga kini, pihaknya memang belum memberikan sanksi secara resmi kepada yang bersangkutan. Tapi Bambang tidak menampik, jika nantinya Suhantoro akan dikenai sanksi berat, bahkan bisa sampai pemecatan jika terbukti bersalah oleh pengadilan. 

“Namun jika ternyata tidak terbukti, bisa saja jabatan yang bersangkutan dikembalikan seperti semula, begitu pula hak-hak lain. Semua tergantung pada hasil putusan pengadilan. Kami masih menghormati hak beliau sebagai PNS dan memberlakukan asas praduga tak bersalah. Toh sebelum ada putusan inkracht, dia belum bisa dinyatakan bersalah,” tukasnya.

Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Pelaksana Tugas Harian (Plh) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Suhantoro selama ditahan. Diperkirakan, jabatan Plh Kepala UPTD Kasda akan diisi pekan depan. 

“Meski demikian, Suhantoro masih akan menerima haknya sebagai PNS. Hak gaji bulanan hanya akan diterimakan separuhnya saja,” paparnya.

Bambang menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya menekan kasus hukum yang melibatkan PNS di lingkungan Pemkot Semarang. Baik melalui pembinaan maupun imbauan agar menjaga profesionalitas kerja di setiap kesempatan. “Tentu kami berharap rekan-rekan PNS yang lain tidak terlibat kasus serupa ataupun kasus baru yang justru merugikan karir maupun keuangan Pemkot Semarang,” imbuhnya. (Bj05)