Home Ekbis Soal Tarif Angkot, SK Bupati Tak Berubah

Soal Tarif Angkot, SK Bupati Tak Berubah

Angkutan Umum

Jepara, 30/1 (BeritaJateng.net) -Seiring dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan Januari lalu membuat tuntutan masyarakat untuk penurunan tarif angkutan umum juga besar.

Meski demikian, Pemkab Jepara memastikan tak akan ada Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penurunan tarif angkot.

Hal itu disampaikan Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Jepara Setyo Adhi Widodo. Menurut Setyo, tarif angkot memang harus turun seiring dengan penurunan harga BBM.

Meski demikian, SK Bupati tak berubah dari SK terbaru saat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Sebab, dalam SK terbaru yang telah dikeluarkan oleh Bupati, sudah mencakup tarif batas
atas  batas bawah.

“Prinsipnya, setiap ada kenaikan atau penutunan harga BBM tidak harus mengeluarkan SK baru. dengan batas atas dan batas bawah, pengusaha angkot bisa mematok tariff sendiri asal sesuai koridor batas atas dan batas bawahnya,” ujar Setyo Adhi.
 
Menurutnya, hasil survey di lapangan yang telah dilakukan beberapa hari terakhir ini. Tariff angkot sudah mampu menyesuaikan dengan adanya penurunan harga BBM. Nominal penurunan juga menyesuaikan harga pasar yang berlaku. Artinya, sudah ada kesepakatan diantara penumpang dengan supir.

“Misalnya saat harga BBM naik, tariff angkutan kota sebesar Rp 4 ribu. Tapi saat ini di lapangan sudah turun menjadi Rp 3 ribu-an. Dengan begitu, tarif di lapangan masih dalam koridor batas atas dan batas bawah tarif angkotan kota,” terangnya.

Dia menjelaskan, batas atas untuk angkutan kota adalah Rp 4 ribu, sedangkan batas bawahnya Rp 2.600. Untuk angkutan desa, batas atasnya Rp 3 ribu, dengan batas bawah Rp 2 ribu.

Tarif tersebut untuk jangkauan sekitar delapan kilometer. Jika melebihi delapan kilometer, maka tarif naik sekitar Rp 300.

“Kami memang menggunakan batas atas dan batas bawah agar lebih
fleksibel. Tidak selalu ada SK jika ada perubahan harga BBM yang tidak terlalu signifikan,” katanya

Dia menambahkan, terkait kesepakatan dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Organda dan Kopaja. Pihaknya mengaku belum mendapatkan kesimpulan.

Sebab, beberapa kali melakukan rapat, yang hadir hanya perwakilan dan tidak dapat memutuskan. Untuk itu, sampai saat ini dirasa tidak perlu ada perubahan yang signifikan dari sebelumnya. (BJ18)

Advertisements