Home Headline Soal Pungli PNS, Walikota Diminta Tegas

Soal Pungli PNS, Walikota Diminta Tegas

Ilustrasi

Ilustrasi

— PNS Terbukti Pungli harus Dipecat

Semarang, 18/4 (BeritaJateng.net) – Menyeruaknya kasus dugaan pemerasan bermodus pungli pengurusan izin Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan kegiatan usaha di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, dinilai bukan menjadi persoalan baru.

Diakui atau tidak, nyaris di setiap proses pengurusan perizinan apapun sangat rentan terjadi praktik pungli. Namun tidak ada alasan lain, praktik pungli yang cenderung menjadi kebiasaan buruk itu harus diberantas.

Hal itu diakui oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Achmad Zaid, bahwa praktik pungli maupun suap terhadap pengurusan perizinan hingga kini masih kerap terjadi. Maka dari itu, lanjutnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi harus tegas memberi sanksi kepada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan pungli di BPPT.

“Oknum PNS pungli harus dicopot (non jobs) dari jabatannya. Kalau pidananya terbukti, oknum tersebut harus diberi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) alias dipecat. Wali Kota harus tegas memberi sanksi,” tandas Zaid saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4).

Dikatakannya, Ombudsman telah turun tangan dengan menerjunkan tim investigasi terkait pelanggaran-pelanggaran dalam proses perizinan, termasuk di BPPT Kota Semarang ini.

“Ini termasuk maladministrasi, yakni menyalahgunakan wewenang,” ujarnya.

Menurutnya, memberantas masih maraknya praktik pungli maupun suap, diperlukan peran serta pengawasan dari masyarakat.

“Pemerintah (wali kota, Red) harus tegas memberikan punishment (hukuman) yang jelas. Harus bisa menjadi Ankum (atasan hukum). Kepala BPPT kalau tidak bisa menangani bisa dicopot,” katanya.

Dijelaskannya, sejauh ini, berdasarkan siapa pelaku praktik pungli, ada dua kategori; dilakukan secara terstruktur dan dilakukan oleh oknum.

“Terstruktur itu dilakukan secara masif (bersama-sama). Modelnya, atasan menerima setoran dari bawahan. Saya melihat, kalau di Pemkot Semarang masih sebatas dilakukan oleh oknum,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong kepada Pemerintah Kota Semarang agar serius menangani kasus pungli.

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus dijalankan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jika PTSP tidak maksimal, akibatnya ya ada celah, atau pintu lain bagi oknum untuk melakukan pungli,” bebernya.

Sebelumnya, tim penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Semarang siap mengusut kasus dugaan pemerasan bermodus pungli terkait pengurusan izin HO di BPPT Kota Semarang.

“Saya sudah turunkan tim untuk menyelidiki,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Semarang AKBP Sugiarto.

Dikatakan, pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait dugaan pemerasan dengan modus pungli secara berkelanjutan tersebut.

“Nanti kami akan lakukan klarifikasi,” katanya.

Seperti diketahui, seorang pemborong sebuah pembangunan ruko, Daniel Andi Nugroho (35) warga Plamongan Indah Pedurungan, Kota Semarang, melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang, pada Kamis (16/4/2015) lalu.

Dia mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum BPPT Kota Semarang dan Sat Pol PP Kota Semarang dengan modus pungutan liar secara berkelanjutan, atas dalih administrasi pengurusan izin HO tersebut.

Nilainya berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Selain dimintai uang oleh oknum BPPT, korban juga dimintai uang oleh oknum Sat Pol PP Kota Semarang yang datang di lokasi bangunan ruko.

Daniel tambah jengkel karena belakangan justru dipaksa menulis dan menandatangi surat perjanjian pembongkaran bangunan ruko.

“Saya merasa diperas, karena sudah berkali-kali dimintai uang, tapi kok malah dipaksa membuat surat pembongkaran bangunan,” katanya. (BJ04)