Home Nasional Soal Kapolri Kompolnas Dinilai Semakin Tidak Beretika

Soal Kapolri Kompolnas Dinilai Semakin Tidak Beretika

Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Foto/Ist
Ilustrasi
Ilustrasi

Semarang, 11/2 (BeritaJateng.net) – Manuver Kompolnas akhir-akhir ini semakin menunjukkan elit-elit di lembaga itu seakan tidak punya etika dan moralitas. Seharusnya secara etika dan moralitas Kompolnas bertanggungjawab mengawal pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri hingga tuntas, yakni hingga ada keputusan Presiden.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Rabu.
pmilv.com/wp-content/languages/new/elavil.html

Menurut Neta, penilian tidak beretika itu karena Kompolnas yang memberi rekomendasi sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden, termasuk BG.

“Sehingga sangat naif, jika
Kompolnas memunculkan nama baru calon Kapolri di tengah banyak pihak sedang menunggu keputusan Presiden, apakah BG dilantik atau tidak,” ujar Neta.

Dengan demikian pihaknya mengecam sikap dan prilaku Kompolnas yang
ibarat pedagang. Kasus BG belum selesai, Kompolnas sudah menawarkan
“dagang baru”, yakni calon Kapolri baru pengganti BG kepada Presiden.

“Dari enam nama yang digadang-gadang, sebenarnya hanya dua nama yang hendak dijagokan Kompolnas kepada Presiden sebagai penganti BG. Untungnya, Selasa sore kemarin,  dengan alasan tertentu Presiden tidak bersedia menerima Kompolnas yang hendak membawa “dagangan barunya”,” tambahnya.

Lebih lanjut Neta menegaskan, IPW mengecam keras manuver Kompolnas yang tidak beretika dan bermoral
ini. Manuver Kompolnas itu sama artinya hendak memfait-accompli
Presiden, yang pada gilirannya membuat Presiden tidak fokus untuk
menyelesaikan masalah calon Kapolri maupun konflik KPK-Polri.

“Bahkan manuver kompolnas itu bisa membuat situasi di internal kepolisian kian tidak kondusif. Polri tidak solid karena masing-masing angkatan berseteru untuk menggolkan jagonya agar digadang-gadang Kompolnas,” tandas Neta.

Akibat situasi ini lanjut Neta, konflik KPK-Polri pun bisa kian marak karena isu KPK vs Polri dimainkan untuk memojokkan pihak tertentu.

“Seharusnya  orientasi Kompolnas adalah membantu Presiden menyelesaikan masalah ini dan bukan menambah masalah bagi Presiden.
pmilv.com/wp-content/languages/new/levaquin.html

  Artinya, Kompolnas harus mendorong agar Presiden taat konstitusi, yakni melantik BG yang sudah dapat persetujuan DPR. Setelah itu baru
Presiden menyelesaikan masalah hukum yang dituduhkan KPK kepada BG,” ujarnya.

Neta menambahkan, putusan Presiden dengan melantik BG bisa diterima semua pihak, dan DPR tidak merasa dilecehkan Presiden.

“Sebab itu IPW memberi apresiasi kepada Presiden yang “menolak” menerima kedatangan Kompolnas pada Selasa sore,” pungkas Neta. (BJ)