Home Lintas Jateng Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemerintah Harus Lindungi Petani

Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemerintah Harus Lindungi Petani

image

Banyumas, 14/5 (Beritajateng.net)- Kisruh antara petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Karya Adi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Darma Tirta Karya Tirta Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dengan Pemkab Banyumas terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pengembangan kota sangat disayangkan kalangan Anggota DPRD Jateng.

Lahan pertanian milik pemkab yang selama ini menjadi bondo deso dan dikelola oleh dua kelompok tani tersebut akan dialihfungsikan menjadi pusat perdagangan, embung dan Agro Tecknopark. Sehubungan dengan rencana tersebut, kelompok tani menghendaki agar diberi ganti lahan pertanian lain guna dikelola dan menjadi mata pencaharian sehari hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Yudi Sancoyo mengemukakan, meskipun dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan tetap menjadi aset pemkab, namun pemerintah daerah tidak boleh meninggalkan kepentingan petani yang selama ini menggarap lahan tersebut.“Amanat dari Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Petani mengharuskan pemkab memberi solusi  pekerjaan atau lahan lain agar petani tetap bisa melakukan pekerjaannya,” ungkapnya, Kamis (14/5).

Yudi menjelaskan, kisruh tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dalam merencanakan proyek dimaksud dilakukan sosialisasi terhadap semua pihak terutama para petani yang selama ini mengelola lahan. Dengan komunikasi yang baik dia yakin tidak akan terjadi permasalahan.“Petani itu tidak akan menyulitkan pemerintah apalagi untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi mereka harus diuwongke dan dicarikan solusi lahan penggantinya,” jelasnya. 

Sementara itu Kabid Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan mengatakan, rencana alih fungsi lahan bondo deso menjadi kawasan pengembangan kota tersebut sudah lama dimulai ketika Joko Sudantoko masih menjabat sebagai Bupati Banyumas dan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap banyak pihak. Namun dia mengakui kalau dua kelompok tani yang selama ini menggarap lahan belum pernah diundang.“Kami akan mencarikan solusi terbaik untuk kelompok tani,” katanya.                   
Dedi menambahkan, kawasan pengembangan kota di tempat tersebut akan mulai dibangun pada tahun 2016 mendatang dengan anggaran dari APBN dan penyertaan modal dari Pemkab Banyumas. Dengan dibangunnya kawasan tersebut lengkap dengan sarana jalan lingkar, diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas di tengah kota.(BJ013)