Home Hukum dan Kriminal Sidang Warga Kebonharjo vs Gubernur akan Berlangsung 16 Agustus

Sidang Warga Kebonharjo vs Gubernur akan Berlangsung 16 Agustus

SEMARANG, 10/8 (BeritaJateng.net) – Sidang perdana gugatan warga Kebonharjo melawan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dipastikan akan berlangsung secara tertutup untuk umum, sidang gugatan akibat Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Gubernur Jateng terkait penggusuran PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) atas reaktivasi rel kereta api Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, diagendakan akan berlangsung pada Selasa (16/8) pekan depan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

“Sidang perdana masih tertutup karena masih pemeriksaan persiapan dan penyempurnaan gugatan,” kata Kepala Panitera PTUN Semarang, Ilham Hamir kepada wartawan, Rabu (10/8/2016).

Dalam pemeriksaan persiapan itu, lanjut Ilham, majelis hakim akan mengecek apakah gugatan sudah sempurna atau memerlukan adanya perbaikan-perbaikan lagi. Adapun majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dipimpin, Eri Elfi Ritonga dan dua hakim anggota, Danan Priambada dan Pengki Nurpanji dengan panitera pengganti dirinya sendiri.

“Sidang perdana berlangsung, Selasa (16/8). Berkas perkaranya tercatat dalam nomor perkara 045/6/2016/PTUN.SMG,” sebutnya.

Salah satu tim kuasa hukum warga Kebonharjo Semarang, Budi Sekoriyanto menyatakan, siap untuk menjalani sidang perdana gugatan tersebut. Bahkan jika nantinya majelis hakim yang menangani memerlukan adanya perbaikan atau penambahan bukti, maka pihaknya akan siap melakukan itu.

“Jika ada berkas yang dianggap kurang, tentu kami akan siapkan secepatnya. Saat sidang perdana itu juga kami akan memberikan berkas dan bukti yang sudah kami legeskan dengan materai yang cukup,” kata kuasa hukum dari IKADIN.

Tim kuasa hukum dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng tersebut juga mengaku, berbagai alat bukti terkait gugatan di PTUN sudah disiapkan. Setidaknya ada lebih dari lima bukti yang akan diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa.

Dia menyebutkan, bukti-bukti tersebut diantaranya mengenai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng nomor 550/64 tahun 2015 tentang pembentukan tim fasilitasi reaktivasi jalur kereta api Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tahun 2015.

“Selain itu, bukti surat perjanjian atau MoU antara Kemenetrian Perhubungan dengan Gubernur dan bukti-bukti lainnya,” ungkapnya. (BJ)

Advertisements