Home Headline Sidang Kasus Kasda 22 M, Hakim Tolak Eksepsi DAK

Sidang Kasus Kasda 22 M, Hakim Tolak Eksepsi DAK

Semarang, 29/6 (BeritaJateng.net) – Sidang kasus raibnya Kasda 21,7 M kembali dilanjutkan, dan Hakim menolak nota keberatan yang telah disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa Diah Ayu Kusumaningrum.

Antonius Widjantono, Hakim persidangan lanjutan menyatakan tidak terima seluruh keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa. Namun hakim memerintahkan agar melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam persidangan tersebut, hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tipikor berwenang mengadili kasus tersebut dan bahwa surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) telah memenuhi syarat ketentuan.

“Kami menetapkan, pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Diah Ayu Kusumaningrum dilanjutkan hingga keputusan akhir,” ungkapnya saat persidangan.

Sementara itu hakim Antonius Widjantono mempertimbangkan, bahwa menilai keberatan penasehat hukum Diah Ayu Kusumaningrum yang menilai kasus ini, seharusnya disidangkan di pengadilan umum yakni pengadilan negeri dengan menggunakan undand-undang perbankan. Dan hakim menolak atau tidak menerima keberatan tersebut.

“Jika ada pihak, baik terdakwa dan penasehat hukumnya maupun jaksa penuntut umum (JPU) tidak puas dengan putusan, diperbolehkan menggunakan haknya sebagai terdakwa, untuk menerima atau mengajukan banding,” ucapnya.

Dengan keputusan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan menerima. Sementara penasehat hukum Diah Ayu kusumaningrum, Ahmad Hadi Prayitno menyatakan akan mengajukan upaya banding. Sebab ia tetap beralasan bahwa perkara Diah Ayu K seharusnya menggunakan UU khusus yaitu UU perbankan.

“Kami akan banding, perkara Diah Ayu K itu lex spesialis, dan harus memakai UU khusus yaitu UU perbankan,” ungkapnya disaat persidangan.

Sementara Prayitno, juga sempat menanyakan kepada hakim terkait status pelaku lainya, yang menerima aliran dana Kasda Pemkot tersebut. Dirinya menyebutkan beberapa yaitu R Doddy Kristiyanto (mantan Kepala UPTD Kasda), Suhartono (mantan Kepala UPTD Kasda), Suseno (mantan Kepala DPKAD), Yudi Mardiana (Kepala DPKAD) dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi serta dua mantan walikota yakni Sukawi Sutarip, Soemarmo HS.

Majelis hakim menyatakan, ” itu kewenangan jaksa penuntut umum. Sehingga jaksa segera memberikan petunjuk ke penyidik kepolisian. Jika berkas belum lengkap seharusnya jaksa tidak membawa perkara ke persidangan dulu,” katanya.

Namun Kejari Semarang, Zahri Aeniwati mengatakan bahwa kewenangan penyelidikan tersebut berada di Polrestabes Semarang. Untuk menetapkan siapa saja tersangka dalam kasus ini, yaitu kewenangan penyidik.

Namun persoalan penasehat hukum terdakwa adalah kenapa beberapa nama yang disebutkan itu masih menjadi saksi, bukan terdakwa. Dan menurutnya, “kalau didalam berkas Diah Ayu K, mereka memang saksi. Jika terdakwa, mereka diberkas tersendiri,” tambahnya.(BJ06)

Comments are closed.