Home Headline Sidang Gugatan PT IPU kepada Gubernur Jateng Dilanjutkan

Sidang Gugatan PT IPU kepada Gubernur Jateng Dilanjutkan

Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.Foto/Ist
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.Foto/Ist

Semarang, 26/2 (BeritaJateng.net) – Pengadilan Negeri Kota Semarang memerintahkan PT Indo Perkasa Usahatama menyiapkan bukti dan saksi untuk dihadirkan dalam sidang lanjutan gugatan terhadap Gubernur Jawa Tengah atas hak pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi ini.

Hal tersebut disampaikan Hakim Ketua Dwiarso Budi di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Kamis, ketika membacakan putusan sela atas putusan perkara ini.

Dalam putusannya, hakim menolak eksepsi para tergugat, masing-masing Gubernur Jawa Tengah, PT Pekan Raya Promosi Pembangunan Jawa Tengah, serta Badan Pertahanan Nasional.

“Memutuskan menolak eksepsi para terdakwa tentang kewenangan absolut, melanjutkan sidang dengan pembuktian,” ucapnya.

Hakim selanjutnya memerintah kuasa hukum penggugat untuk menyiap bukti-bukti yang akan diperiksa dan diserahkan pada sidang pekan depan.

“Untuk awal para pihak dipersilakan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen, baru setelah itu pemeriksaan saksi,” ujarnya.

Hakim menilai pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menyidangkan sengketa HPL yang berlokasi di utara Kota Semarang ini.

Sementara itu, usai sidang Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Mia Amiati mengatakan Gubernur Jawa Tengah sebagai pihak tergugat yang diwakilinya berencana mengajukan banding atas putusan sela itu.

“Kami menilai perkara ini tetap merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara,” ucapnya.

Terpisah, Kuasa Hukum PT IPU Agus Dwiwarsono menyatakan masih memerlukan waktu untuk penyiapan bukti.

“Bukti yang akan kami sampaikan cukup banyak, tadi kami minta dua pekan, tapi tidak diberi,” katanya.

Selain bukti dokumen, menurut dia, ada sekitar enam saksi yang akan dihadirkan dalam sidang nanti.

Sebelumnya, PT IPU menggugat Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp1,6 triliun atas perbuatan melawan hukum dalam hak pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi di wilayah utara Kota Semarang yang dikuasakan terhadap perusahaan tersebut.

Tuntutan ganti rugi tersebut terdiri atas Rp789 miliar gugatan materiil dan Rp873 miliar gugatan imateriil. (ant/BJ)