Home Headline Shalter PKL di Samping RS Karyadi Dikeluhkan

Shalter PKL di Samping RS Karyadi Dikeluhkan

shelter PKLSemarang, 23/2 (BeritaJateng.net) – Shelter pedagang kaki lima (PKL) kembali dibangun permanen di atas saluran air dan trotoar di Jalan Menteri Supeno, tepatnya di samping RSUP Dr Kariadi Semarang.

Kerangka yang didominasi warna merah tersebut sudah berdiri tegap di atas trotoar yang dulu sempat dibongkar Satpol PP Kota Semarang dari aktivitas para pedagang.

Selain dikeluhka warga terutama pejalan kaki karena berdiri diatas trotoar juga shelter tersebut berdiri diatas saluran air yang tentunya melanggar Peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan dan gedung dan Perda nomor 14 tahun 2011 tentang tata ruang dan wilayah kota Semarang.

Anehnya, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pembangunan shelter itu. Berbagai pihak tidak mengetahui siapa yang membangun shelter tersebut. Seperti yang diutarakan Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Bina Marga Kota Semarang Sukardi.

Menurutnya, ketika penertiban PKL beberapa waktu lalu, Bina Marga memang diikut sertakan dan dilibatkan dalam rapat, dengan alasan penertiban untuk memenuhi ISO pihak RSUD dr Kariadi harus bebas dari lingkungan PKL liar di sekitar kawasan itu, namun pada kenyataannya malah di bangun permanen.

“Jangan sampai hak pengguna jalan diindahkan, dan juga jangan sampai pembangunan mengakibatkan kerusakan dan terganggunya saluran air. Jelas bangunan itu menyalahi Perda, sekarang yang harus di selidiki, yang mendirikan bangunan itu siapa? Akan kami koordinasikan dengan dinas terkait,” ujar Sukardi.

Tak hanya melanggar Perda, shelter dengan jumlah lebih dari 20 petak tersebut juga dikeluhkan pejalan kaki yang melintas di kawasan tersebut, Eko Budiyanto mengaku, merasa was-was dan kurang nyaman karena terpaksa harus menggunakan pinggir jalan raya yang tentunya sangat membahayakan keselamatan pejalan kaki.

“Jalan Menteri Supeno ini kan padat lalu lintas kendaraan bermotor, kalau dibangun shelter permanent semacam ini, saya sebagai pejalan kaki jelas tidak nyaman,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Mualim mendesak Pemerintah kota Semarang untuk bersikap tegas. “Bahkan bila perlu, dilakukan pembongkaran shelter PKL tersebut,” paparnya.

Tak peduli siapa dalang di belakangnya, lanjut Mualim, pembongkaran dirasa perlu agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial tanpa pertimbangan apapun. Menurutnya, jika kondisi masih dibiarkan, Komisi B akan mengundang siapapun yang memintab dan memberi ijin pembangunan shelter tersebut. (BJ05)