Home Headline Sepakati Usulan UMK, DPRD Jateng Minta Eksekutif Permudah Ijin Investasi

Sepakati Usulan UMK, DPRD Jateng Minta Eksekutif Permudah Ijin Investasi

261

SEMARANG, 19/11 (Beritajateng.net) – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto minta kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan dalam pemberian ijin investasi. Sebab, keluhan terkait sulitnya perizinan banyak muncul di sejumlah daerah.

“Di kabupaten/kota, investor yang mau masuk sering kesulitan soal perizinan. Kami berharap Gubernur bisa menghadirkan Bupati/ Wali Kota untuk mempermudah perizinan usaha sesuai perintah Presiden,” ungkap Bambang usai menerima Gubernur Ganjar Pranowo di ruang kerjanya, Selasa (19/11).

Kedatangan Ganjar Pranowo dalam rangka mengkonsultasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 yang beberapa hari lagi akan ditetapkan. Pada kesempatan tersebut, Bambang Kusriyanto menyepakati usulan Pemprov terkait besaran UMK di 35 kabupaten/kota.

“Kami menyepakati usulan eksekutif tentang UMK 2020 sepanjang acuan yang digunakan tidak menyalahi aturan, kami menyetujuinya,” ungkap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng tersebut.

Bambang yang didampingi Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menambahkan, regulasi yang digunakan Pemprov dalam menyusun UMK 2020 sudah tepat. Yaitu mengacu PP No 68 tahun 2015. Peraturan tersebut menyatakan penentuan UMK ditentukan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di beberapa daerah ada yang tidak kondusif dan UMKnya terlalu memberatkan pengusaha. Akhirnya pengusahanya hengkang ke daerah lain,” katanya.

Disamping itu, dia juga berharap pengusaha berkomitmen dengan nilai UMK yang nanti ditetapkan. “Kalau sudah disepakati ya harus dijalankan. Jangan nanti malah ditangguhkan pembayaran UMKnya,” paparnya.

Dalam konsultasi tersebut, Gubernur didampingi Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Susi Handayani. Ganjar memaparkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar 8,51 persen.

Rinciannya, inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Serta atas dasar sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 21 November 2019 menyepakati besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.742.015,22.

“UMP yang disepakati merupakan batas minimum yang harus ditaati kabupaten/kota. Angka UMK tidak boleh lebih rendah dari upah provinsi,” pungkasnya.

(NK)