Home Hukum dan Kriminal Sengketa Tanah, Tiga Pejabat Dilaporkan ke Mabes Polri

Sengketa Tanah, Tiga Pejabat Dilaporkan ke Mabes Polri

image

Semarang, 28/5 (Beritajateng.net)-Aduan tak ditanggapi, seorang pengacara Andar Situmorang warga Tegalsari IV Kelurahan Candi Kecamatan Candisari akan melaporkan Menteri Agraria, Kepala Kantor BPN Kota Semarang, dan BPN Jateng ke Bareskrim Polri. Ketiga pejabat pemerintahan itu dilaporkan atas kasus penyalahgunaan jabatan terkait mafia tanah.

“Saya curiga ada tiga pejabat terlibat. Dugaan kuat antara notaris dengan Kanwil BPN ada main,”katanya Kamis (28/5).

Andar Situmorang menceritakan kasus tersebut bermula ketika tanah yang dimilikinya seluas 5390 meter persegi dengan nomor HM 1490 Kedungpane atas nama Andar Situmorang. Dalam proses pembelian tersebut, Andar membuat akta jual beli melalui notaris R Soelarso Tendyopanitro, SH yang berkantor di jalan MT Haryono No. 615 Semarang dengan nomor : 322/14/JB/M/1987 tertanggal 12 September 1987.

Kemudian Dalam bukti pembayaran kepengurusan balik nama dari Sasmini ke Andar Situmorang, terbitlah Sertifikat atas nama Andar Situmorang. Namun, hingga meninggalnya Notaris R Soelarso, Andar tidak pernah menerima sertifikat asli atas nama dirinya.”Saya urus ke BPN Kota Semarang, tapi bahwa tanah itu ada atas nama saya. Tapi ketika ditanya tanah itu bagaimana, petugas itu menyatakan dalam kekuasaan negara,”jelasnya.

Dikatakan bahwa dengan kejadian itu, Andar menyayangkan kepada pejabat BPN terutama wali kota yang bertanggung jawab atas penerbitan akta tanah yang menjadi sengketa.”Kalau hak tanah jadi kekuasaan negara harusnya saya dapat ganti rugi dong. Kok sepeserpun ndak nerima ganti rugi,”imbuhnya. 

Andar membeberkan sedang memperjuangkan hak miliknya yang telah dirampas oleh orang lain akibat kebijakan BPN. Untuk mengetahui status hukum peralihan tersebut, pengacara asal Jakarta itu mengajukan surat. Dalam surat itu ditujukan kepada Kakanwil BPN Jateng dan Kepala Kantor BPN Semarang untuk meminta penjelasan atas sejumlah pertanyaan yang diajukannya seputar perpindahan hak atas tanah HM 1490 yang menjadi objek sengketa.

Dia juga mempertanyakan dasar hukum atau Undang-undang yang mengatur peralihan hak kepemilikan atas tanah yang berlangsung kilat dari kepemilikan warga menjadi tanah milik negara. “Kini justru dijualbelikan kepada pengelola kawasan Industri Ngaliyan untuk dibangun gudang industri tahap V Blok A 1 No 2, No 8 PT Mutiara Jaya, Gudang No 29 PT SBS,” ujarnya.

Andar mensinyalir tanah miliknya yang berubah status kepemilikan menjadi tanah negara sengaja dilakukan pihak BPN. Kondisi ini diperkuat dengan beralihnya penguasaan tanah objek sengketa yang kini dimanfaatkan pihak pengembang, dalam hal ini PT IPU, Ngaliyan, Semarang. “Jelas tanah saya telah dijual ke PT IPU. Dengan dalih tanah saya beralih menjadi tanah negara berdasarkan SK Kakanwil,” katanya,

Sebelumnya, Andar sempat melayangkan surat ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, pekan lalu. Dia mengaku menjadi korban dari mafia tanah, sehingga hak sebagai warga negara telah dilanggar oleh institusi negara yang seharusnya melindungi kepentingan setiap warganya. Sebagai warga negara yang telah menjadi korban penipuan mafia tanah, Andar meminta keadilan.

Dia  memohon pejabat yang berwenang mengeluarkan sertifikat pengganti atas HM No 1490 seluas 5390 meter persegi.“Jadi  yang dilakukan Kakanwil BPN Jateng merupakan tindak pidana korupsi  karena telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi tanah. Besok segera akan saya laporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri,”tandasnya.

Dengan dilaporkannya tiga pejabat tersebut, dia berharap tuntutanya atas kasus tersebut untuk segera dituntaskan.”Tuntutannya hanya gampang. Kembalikan hak tanah saya sebagaimana mestinya. Kalau memang tanah sudah jadi kekuasaan negara, pemerintah perhatikan ganti rugi,”pungkasnya.(BJ04)