Home Headline Sengketa Lahan Ngemplak Simongan, Kuasa Hukum Klarifikasi ke DPRD Kota Semarang

Sengketa Lahan Ngemplak Simongan, Kuasa Hukum Klarifikasi ke DPRD Kota Semarang

Semarang, 1/4 (BeritaJateng.net) – Kasus sengketa lahan antara pemilik lahan dengan warga Ngemplak Simongan Rt 03/04, Semarang Barat yang menempati luas wilayah 8200 meter persegi terus bergulir.

Kuasa Hukum Putut Sutopo, Budi Kiyatno dan beberapa rekannya menyampaikan surat klarifikasi dan penjelasan terkait sengketa lahan kepada Ketua DPRD Kota Semarang dan Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rabu (31/3) siang.

Pihaknya membantah pemberitaan yang diterbitkan salah satu koran di Jawa tengah tersebut yang dinilai tidak sesuai fakta.

Budi Kiyatno, Kuasa Hukum Putut Sutopo mengatakan jika banyak pemberitaan simpangsiur tanpa klarifikasi justru bermunculan yang condong membuat pihaknya rugi karena dianggap menjarah tanah, padahal secara hukum ia mengaku telah memenangkan pengadilan PTUN yang meminta agar BPN mengukur dan menerbitkan sertifikat.

“Kami menyampaikan surat untuk Ketua Dewan dan juga Komisi C DPRD Kota Semarang. Maksud kedatangan kami untuk menyampaikan surat berkaitan dengan klarifikasi bahwa pemberitaan di salah satu media cetak Jawa tengah tidak sesuai fakta yang ada. Kami akhirnya merangkum semua dalam surat tersebut dan menyerahkan ke Komisi C DPRD dan ketua Dewan,” ujar Budi, Rabu (31/3).

Ada beberapa hal yang disoroti, lanjut Budi, bahwa dengan berakhirnya sertifikat HGB atas nama PT Perusahaan Dagang dan Perindustrian pada 10 November 1995 lalu, telah dilakukan upaya pengurusan perpanjangan sekaligus menjual tanah tersebut kepada pihak Tjahjadi dkk pada tahun 1997 dilanjutkan dengan menjual kembali pada PT Panca Tunggak tahun 2009.

“Artinya, tanah ini merkipun sudah berakhir haknya tahun 1995 namun masih dimiliki dan dikuasai serta diperjualbelikan oleh pemilik Tjahjadi dan bahkan diterbitkan sertifikatnya atas nama PT Panca Tunggal. Sedangkan 64 warga yang mengaku sudah menempati selama 20 tahun adalah kebohongan publik karena nyatanya mereka baru menguasai dan menempati tanah tersebut saat reformasi tahun 1998,” terang Budi.

Menurut Budi, Putut Sutopo sebagai pemilik lahan telah memenangkan putusan pengadilan dari PTUN serta memiliki bukti kepemilikan, bukti-bukti pendukung lainnya seperti akte jual beli pernotarial akte, peta bidang yang telah diterbitkan oleh BPN secara sah.

“Ke-64 warga Ngemplak Simongan yang selalu mengatasnamakan wong cilik yang bisa sesuka hatinya menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum, bahkan kami disebut penjarah tanah-tanah negara hingga mereka meminta perlindungan hukum dengan alasan kemanusiaan, jelas sangat bertentangan dengan azas kepatutan,” imbuh Budi.

Budi mengaku pihaknya telah berkali-kali melakukan mediasi dengan warga namun tak ada itikad baik dari warga meski mereka bersedia memberi uang tali asih untuk ganti untung bangunan yang mereka tempat bertahun-tahun.

“Kami sudah berkali-kali melakukan mediasi dengan warga, bahkan dibantu mediasi dengan Satpol PP dengan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang,” ujarnya.

Saat ini, Distaru telah menerbitkan surat peringatan (SP) satu dan dua untuk perintah peringatan dan pengosongan lahan.

“Mereka jelas-jelas menempati tanah milik orang lain, bahkan bangunan merekapun juga tidak berizin. Dari Distaru juga sudah memberi kesempatan warga untuk menerbitkan IMB tapi ternyata tidak bisa terbit. Kelurahan juga tidak berani menerbitkan surat keterangan tidak sengketa. Kasusnya ini sama seperti kasus Cebolok, tapi mereka tetap mengaku-aku tanah yang mereka tempati miliknya,” kata Budi.

Menurutnya, hingga saat ini dari 64 warga Ngemplak Simongan tersebut, hanya 12 warga yang setuju dan mau menerima tali asih dengan nominal bervariasi dari Rp. 30juta hingga Rp. 35 juta. Sisanya, warga tidak mau menerima tali asih karena merasa memiliki lahan tersebut.

“Indonesia adalah negara hukum, kalau mereka memaksakan kehendak tanpa memahami dari segi hukum. Maka perbuatan yang dilakukan adalah melawan hak, melanggar ketertiban dan melawan hukum,” paparnya. (El)