Home Lintas Jateng Sempat Diprotes, Dishub Jateng Keluarkan Kuota Kompromi Driver Online

Sempat Diprotes, Dishub Jateng Keluarkan Kuota Kompromi Driver Online

526
Pertemuan antara Dishub Provinsi Jateng dengan Driver Taksi Online dan Taksi Konvensional.
        SEMARANG, 23/2 (BeritaJateng.net) – Penetapan pembatasan kuota transportasi online atau angkutan sewa khusus, yang dinilai tidak bisa menampung jumlah driver online berjumlah ribuan sempat mendapat protes keras. Akhirnya Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan kuota kompromi.
         Secara total, Kedungsepur: izin 2.500 unit, tambahan 864 unit, kuota kompromi menjadi 3.364 unit. Subosukowonosraten, izin 1.050 unit, tambahan 360 unit, kuota kompromi menjadi 1.410 unit. Barlingmascakeb, izin 244 unit, tambahan 141 unit, kuota kompromi 404 unit. Bregasmalang, izin 57 unit, tambahan 659 unit, kuota kompromi 716 unit. Petanglong, izin 24 unit, tambahan 326 unit, kuota kompromi 350 unit.
          Sedangkan untuk Purwomanggung, izin 198 unit, tambahan 237 unit, kuota tambahan 435 unit. Wanarakuti Banglor, izin 63 unit, tambahan 212 unit, kuota 275 unit. Secara keseluruhan, izin ada 4.136, tambahan 2.819 unit, sehingga totalnya kuota se-Jawa Tengah ditetapkan sebanyak 6.955 unit.
          “Kuota Kompromi merupakan penetapan kebutuhan kuota kendaraan angkutan sewa khusus, yaitu gabungan antara taksi reguler dan taksi online atau angkutan sewa khusus yang ditetapkan secara bersama, disetujui dan disepakati oleh pelaku pemangku kepentingan serta pihak angkutan taksi reguler plat kuning,” kata Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Dikki Rulli Perkasa.
           Dia meminta para pelaku usaha segera melakukan pengurusan izin. “Kuota ini menjadi salah satu hal krusial. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan, untuk kebutuhan kendaraan bisa dilakukan evaluasi setahun sekali. Jadi, sebenarnya mengenai kuota sekarang ini bukan suatu hal yang perlu ditakutkan,” katanya.
         Selama keberlangsungan usaha tersebut tetap sehat, pihaknya menjanjikan akan disesuaikan. “Saya lihat, data yang selama ini disebutkan sangat bombastis. Misalnya disebut ada 16 ribu driver angkutan sewa khusus di Kota Semarang. Saya rasa enggak mungkin. Boleh dong kalau saya tidak percaya. Di lapangan sebetulnya banyak driver online memiliki akun ganda atau double. Bahkan mungkin triple. Misalnya dia punya akun GoJek, tapi juga punya akun Grab, maupun Uber. Bisa jadi, disebut 16 ribu driver online, fakta sebenarnya kemungkinan hanya berkisar 4 ribuan,” katanya.
          Menurut dia, penetapan pembatasan kuota kompromi ini bisa menampung driver online yang telah beroperasi. Maka dari itu pihaknya meminta agar para driver online mengurus periziban. “Bergabunglah dengan lembaga berbadan hukum, KIR mobil, Ijin Operasional 5 tahun dari Dinas PMPTSP, memiliki KP dari Dishub Povinsi Jateng, Berstiker, SIM A Umum dan bayar asuransi umum,” katanya.
           Mengenai masalah penomoran uji kendaraan menggunakan sistem embos yang belum ada alatnya. Pihaknya meminta tidak perlu khawatir. Sebenarnya sudah ada surat keputusan dari Dirjen Perhubungan Darat. “Apabila alat embos belum punya, bisa dilakukan dengan plat uji. Jadi, nomornya diplat uji, lalu ditempel di mesin. Sudah ada langkah itu,” katanya.
           Di Kota Semarang, lanjut dia, ada 10 badan hukum yang diberikan surat persetujuan izin operasi. Tetapi hingga sekarang, belum bergerak. “Dari sebanyak 300 kendaraan yang sudah kami berikan rekomendasi mengurus perizinan, baru ada 28 unit kendaraan yang mengurus izin dan kami keluarkan kartu pengawasan.  Ini bagi kami, ini angka yang sangat njomplang. Baru 10 persen,” katanya.
          Mengenai adanya perusahaan aplikasi yang masih membuka perekrutan driver baru, pihaknya mengaku telah menyurati Kominfo. “Kami memohon agar Kominfo turut serta melakukan pembinaan terhadap perusahaan aplikasi tersebut. Salah satu, kami menggugat bahwa ada konten-konten yang harus dibatasi. Kami meminta agar perusahaan aplikasi Gojek, Grab, Uber, agar memberikan layanan aplikasi ini kepada badan hukum yang sudah berizin,” katanya. (EL)