Home Lintas Jateng Sebanyak 412 Desa Belum Serahkan LPJ Bantuan Keuangan

Sebanyak 412 Desa Belum Serahkan LPJ Bantuan Keuangan

Ganjar-Pranowo

Semarang, 3/3 (BeritaJateng.net) – Sebanyak 412 desa di Provinsi Jawa Tengah belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang telah diberikan pemerintah provinsi pada 2014.

“Kami akan terus kejar agar mereka segera menyerahkan laporan pertanggungjawabannya, bagi yang belum, Pemprov Jateng tidak akan mencairkan bantuan keuangan desa pada tahun ini,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai kegiatan sosialisasi bantuan keuangan Provinsi Jateng ke seluruh desa se-Jateng di gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor gubernur.

Ia menjelaskan bahwa pada Pemprov Jateng akan mengucurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp344,620 miliar untuk 7.809 desa di provinsi setempat pada 2015.

Menurut dia, pemberian bantuan keuangan desa itu dibagi menjadi tiga kategori yaitu desa prakarsa yang mendapat bantuan sebesar Rp40 juta, desa pemula Rp50 juta, dan desa berdikari Rp100 juta.

“Untuk bantuan keuangan desa tahun ini, seluruh desa harus sudah memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan ke Pemprov paling lambat 14 Oktober 2015,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengumumkan peringkat lima besar daerah yang tertib dalam memberikan laporan keuangan ke Pemprov Jateng yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupateb Sukoharjo, dan Kabupaten Temanggung.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tavip Supriyanto menambahkan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015, maka seluruh penerima bantuan keuangan harus mengirimkan laporan pertanggungjawaban paling lambat Maret 2015.

“Kalau sampai akhir Maret 2015 tidak mengirimkan laporan pertanggungjawaban maka bantuan keuangan desa pada tahun ini tidak dicairkan,” katanya.

Sebelum memberikan bantuan keuangan desa, kata dia, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi dan membentuk tim untuk pendampingan, verifikasi serta monitoring program. (ant/BJ)