Home News Update Sayap Golkar Kecewa Tak Dilibatkan Proses Pemilukada

Sayap Golkar Kecewa Tak Dilibatkan Proses Pemilukada

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi


Solo,27/7 (BeritaJateng.net) – Kemelut di tubuh Partai Golkar yang sampai saat ini belum menemukan titik temu berimbas juga pada mesin partai yang ada di daerah seperti Solo, terkait persiapan partai Golkar dalam menghadapi  Pemilukada 2015.

Bahkan pengurus organisasi bentukan Golkar Solo AMPI, AMPG, HWK, Al Hidayah dan juga merasakan kekecewaan dan keprihatinan karena merasa ditinggalkan elit DPD Golkar Solo dalam proses penjaringan dan penentuan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo.

Beberapa anggota sayap Golkar seperti Raharjo, Sekretaris DPD AMPI dan Ketua AMPG Kota Solo, didampingi Jumadi Joko Santosa (AMPG), Ook Santosa (Kosgoro),
Haryanti Qomarudin (HWK) mengaku kepada sejumlah wartawan bahwa,  perkembangan politik yang terjadi dalam tubuh Golkar mereka tidak memihak masing-masing kubu hasil Munas Ancol maupun Bali. 

Menurut Raharjo, semua tidak mau larut dalam konflik kedua belah pihak.  Termasuk saat kedua kubu, MS Hidayat (kubu Munas Bali) dan Yorys Raweyai (kubu Munas Ancol) menandatangani pedoman pada tanggal 22 Juni 2015 tentang penjaringan dan penetapan bakal calon kepala daerah yang diusung Golkar tersebut.

“Isi pedoman DPP Partai Golkar adalah  semua DPD II dan DPD I harus menggelar Rapimdasus untuk membentuk tim Pilkada. Tim berasal dari berbagai unsur yang bertugas melakukan penjaringan dan penetapan bakal calon kepala daerah,” jelas Raharjo, Senin (27/7) .

Namun permasalahan justru muncul karena  DPD II Golkar Solo yang bergabung dalam Koalisi Solo Bersama (KSB) melakukan penjaringan dan penetapan bakal calon tanpa mengindahkan pedoman DPP Partai Golkar. Hal tersebut dianggap oleh  pengurus sayap Golkar Solo DPD II Golkar Solo melanggar AD/ART karena tidak ada Rapimdasus dan tidak membentuk tim Pilkada.

Raharjo juga mengungkapkan bahwa, pengurus DPD II Golkar Solo menyatakan, akan mengabaikan pedoman DPP Golkar. Namun  justru pengabaikan itu adalah pelanggran AD/ART.

“Karena itu bentuk pelanggaran maka  DPD I Golkar Jateng harus bertindak tegas atas pelanggaran tersebut,” lanjutnya. 

Sementara itu Haryanti Qomarudin (HWK) menilai persiapan Pemilukada, pengurus DPD II Golkar Solo dianggap  tidak transparan. Meskipun dalam perolehan kursi DPRD Golkar Solo tidak bisa mengajukan calon sendiri, namun  keputusan pengajuan calon lewat koalisi harus disampaikan dalam Rapimdasus. 

“Terus terang kami kecewa, karena Golkar yang bukan partai gurem bisa hancur kalau tidak berjalan sesuai aturan AD/ART,” jelas Haryanti.

Seperti diketahui dalam Pemilukada 2015 Golkar Solo masuk dalam kolaisi Solo Bersatu (KSB) yang mengajukan  pasangan birokrat aktif Anung Indro Susanto-Fajri Muhammad (PKS). 

Karena itulah jika dukungan terhadap pasangan yang diajukan KSB terlalu  itu dipaksakan, maka pengurus organisasi sayap tidak akan bertanggungjawab atas hasil  penjaringan maupun penetapan balon. (BJ24).