Home Headline Satu Persatu Tersangka KPK Ajukan Praperadilan

Satu Persatu Tersangka KPK Ajukan Praperadilan

Marthen Luther Dira Tome

Kupang, 11/3 (BeritaJateng.net) – Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Marthen Luther Dira Tome mengisyaratkan praperadilan KPK atas penatapannya sebagai tersangka korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah itu tahun 2007 senilai Rp77 miliar.

“Kami menilai penetapan klien kami sebagai tersangka oleh KPK pada 17 November 2014 lalu tidak berdasar karena tidak memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti atau yang sering disebut sebagai azas hukum ‘unus testis nulus testis’,” kata Kuasa Hukum Marthen Luther Dira Tome, Johanis Rihi, di Kupang, Rabu.

Menurut Johanis, langkah hukum yang akan dilakukan tersebut, sebagai langkah terkahir, jika lembaga antirasuah itu tidak segera memenuhi sejumlah masukan dan harapan yang sudah disampaikannya pada saat tatap muka dengan pihak KPK awal pekan lalu di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Marthen Dira Tome, kata Johanis berharap agar KPK segera menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan, termasuk jika perlu menutup kasus itu, karena tidak cukup bukti.

“Apalagi penetapan yang dilakukan oleh KPK tidak memiliki dasar kuat berupa kepemilikan alat bukti,” katanya.

Sejumlah dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus yang melibatkan Marthen Luther Dira Tome itu, kata Johanis sudah sangat jelas melanggar sejumlah prosedur yang ada. Oleh karena itu, selayaknya kasus itu segera dihetikan.

Dia menyebutkan sejumlah kejanggalan yang sudah disampaikan ke KPK dalam kasus ini, sebagai bukti permohonan keberatan, yaitu antara lain, penetapan tersangka Marthen, tanpa pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK, termasuk tanpa pemeriksaan sejumlah saksi lainnya.

“Klien saya ditetapkan sebagai tersangka, baru para saksi diperiksa. Ini kan lucu,” katanya.

Kasus yang ditangani oleh KPK saat ini, kata Johanis merupakan kasus pengambil alihan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang oleh lembaga itu sudah tidak lagi ditemukan sejumlah alat bukti. “Kenapa KPK ambil alih seolah sebagai bagian dari lembaga kejasaan, lalu menetapkan klien saya sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. KPK harus bertanggung jawab,” katanya.

Hal lainnya, kata Johanis, penetapan tersangka oleh KPK terhadap Marthen Luther Dira Tome, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, bukan wewenangnya KPK.

Marthen Luther Dira Tome, katanya, saat itu masih berada pada jenjang eselon III yang oleh aturan bukan menjadi kewenangan KPK untuk memeriksanya, sesuai dengan UU KPK nomor 30 tahun 2002.

Memang secara elegan, kata Johanis pihaknya sudah berdiskusi dengan KPK secara kelembagaan sehingga kasus ini bisa segera ditutup, tanpa harus dilakukan langah hukum praperadilan.

“Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan, maka kami akan lakukan praperadilan saja,” katanya.

Semua materi gugatan sedang dipersiapkan dan segera dilakukan pendaftaran untuk gugatan tersebut. (ant/BJ)