Home Lintas Jateng Sarana Aduan Masyarakat #Lapor Hendi Dinilai Belum Berjalan Efektif

Sarana Aduan Masyarakat #Lapor Hendi Dinilai Belum Berjalan Efektif

Sarana Aduan Masyarakat #Lapor Hendi Dinilai Belum Berjalan Efektif

SEMARANG, 12/10 (BeritaJateng.net) – Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang menilai sistem pelaporan aduan masyarakat Semarang lewat sarana Lapor Hendi dirasa masih kurang efektif berjalan. Banyak aduan atau laporan masih belum direspon cepat baik melalui SMS 1708, twitter #LaporHendi dan Pusat Pengolahan Pengaduan Masyarakat (P3M) Pemkot Semarang.

Hal tersebut setelah Pattiro melakukan uji terhadap sistem pengaduan Lapor Hendi pada September kemarin, dimana ada 14 pengaduan terdistribusi melalui SMS Lapor Hendi (6 pengaduan), Twitter #LaporHendi (6 pengaduan), facebook P3M (1 pengaduan), Loket P3M (1 pengaduan).

“Pengaduan berdasarkan klasifikasi baik ringan berupa akses dokumen informasi dan pertanyaan kebijakan, klasifikasi sedang berupa pengadaan dan infrastruktur, dan klasifikasi berat berupa pelanggaran atau penyelewaengan,” kata Widi Nugroho, Direktur Pattiro Semarang, saat jumpa pers, Selasa (11/10).

Dikatakannya, melalui uji tersebut dihasilkan dari 12 pengaduan yang dikirim ke Lapor Hendi ada enam pengaduan (50 persen) pengaduan tidak direspon. Enam pengaduan tersebut terdistribusi melalui SMS (4 pengaduan) dan twitter #Lapor Hendi (2 pengaduan). Laporan yang tidak ditanggapi adalah tentang akses dokumen SOP, pertanyaan regulasi, perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan jalan serta pungutan biaya pendidikan.

“Sedangkan enam pengaduan (50 persen) yang ditanggapi tentang akses data melalui website, kantor dan perbaikan serta pengelolaan aset. Waktu responnya cukup cepat yakni kisaran 1-3 hari saja,” imbuhnya.

Berdasar Data tersebut, dinilai Pattiro masih kurang efekif berjalan lantaran sistem pengaduan Lapor Hendi seharusnya menjadi pionir dalam kecepatan akses penanganan aduan via media teknologi yang murah, mudah, dan cepat. Padahal Pemkot Semarang bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) mengintegrasikan sistem pengaduan Lapor Hendi dengan LAPOR untuk mengefektifkan penanganan pengaduan.

“Pemkot Semarang menjadi satu dari lima Pemda yang menjadi piloting open governance Indonesia yang dalam rencana aksinya akan melakukan perbaikan pengelolaan pengaduan,” katanya.

Kekurang efektifan sarana Lapor Hendi, menurut Widi, sistem pengelolaan pengaduan Pemkot Semarang Lapor Hendi dan P3M tidak terintegrasi sehingga masyarakat belum mengetahui alur penanganan pengaduan baik waktu dan hasil atas penanganan belum transparan dan akuntabel.

“Sehingga pengadu lebih memilih sarana pengaduan menggunakan media online twitter, instagram, dan facebook, karena lebih mudah dan berpotensi ditanggapi karena diketahui banyak orang,” terangnya.

Uji pengaduan yang menggunakan survei random usia pengadu 18-49 tahun ini, agar berjalan efektif Pattiro turut memberikan beberpa rekomendasi diantaranya Pemkot harus mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan Lapor Hendi dan P3M, yang kemudian dikelola oleh Pemkot Semarang.

“Harus ada juga publikasi alur penganganan pengaduan ke masyarakat seperti apakah masih dalam proses, disposisi SKPD terkait, atau belum tersepon. SDM dan alokasi anggaran harus disediakan untuk penanganan pengaduan, seperti aduan infratuktur yang harus cepat diatasi,” tukasnya. (Bj)

Advertisements