Home Headline Rumah Masih Beralaskan Tanah, Keluarga Ini Tak Terima PSKS

Rumah Masih Beralaskan Tanah, Keluarga Ini Tak Terima PSKS

image
Sunari dan istrinya saat memperlihatkan KTP dan Kartu Jamkesmas, Senin (1/12). (BJ/DK)

Kendal, 1/12 (Beritajateng.net) – Hidup miskin dengan penghasilan tidak menentu, tidak berarti mendapatkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Seperti yang dialami keluarga Sunari (60) warga Dukuh Mugas Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Kendal. Padahal untuk menghidupi keluarganya, pria tua ini hanya mengandalkan dari mencari madu di hutan untuk dijual.

Rumah yang melindungi Sunari dan keluarganya dari sengatan matahari disiang hari dan dinginnya udara malam hanya berdinding anyaman bambu berlantaikan tanah. Tidak ada kamar mandi untuk MCK. Ukurannya pun hanya 4×6 meter persegi dan ditempatinya bersama istri dan satu orang anaknya, Nawiyah (55) dan Sodri (22).

Meskipun kondisinya sangat memprihatinkan,keluarga Sunari tetap tidak tercantum sebagai penerima dana PSKS. “Kata Pak RT saya disuruh bersabar. Padahal sejak dari dikeluarkannya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga PSKS, saya tidak pernah menerima sepeser pun,” ungkapnya kepada Beritajateng.net pada Senin (1/12).

Untuk menerangi rumahnya, pria kurus ini mengaku mendapat bantuan dari Musholla yang berjarak 500 meter dari kediamannya. “Kalau pakai listrik, saya tidak mampu membayar tagihannya. Pendapatan saya tidak menentu. Kalau dapat uang dari jual madu, ya habis buat makan saja,” ujarnya.

Istrinya nampak lemah, meskipun masih dapat beraktivitas. Tapi karena kondisinya yang lemah, ia tidak dapat membantu Sunari dalam mencari tambahan penghasilan. Begitu pula putranya yang hanya dapat mengawasi ibunya yang sakit-sakitan. “Istri saya menderita sakit paru-paru dan asam urat, sehingga memerlukan pengawasan dari anak saya,” tuturnya.

Meskipun tidak pernah mendapat BLT dan PSKS, dirinya merasa beruntung terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. Sehingga biaya pengobatan istrinya di Puskesmas dan Rumah Sakit Kendal tanpa dipungut biaya.

Sementara itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, saat dikonfirmasi terkait hal itu mengaku bahwa memang perlu dilakukan revisi data warga miskin. Pasalnya, data masyarakat miskin yang dipakai, adalah data lama. Sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.“Saya berharap ada pendataan ulang keluarga miskin di Kabupaten Kendal. Sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan merata,” tegasnya.(DK/pj)