Home News Update RS Enggan Kerja Sama Semarang Sehat Disesalkan

RS Enggan Kerja Sama Semarang Sehat Disesalkan

RS Columbia Semarang
Salah satu RS di Semarang yang enggan kerja sama
RS Columbia Semarang
Salah satu RS di Semarang yang enggan kerja sama

Semarang, 28/11 (BeritaJateng.Net) – Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang menyesalkan adanya sejumlah rumah sakit di Kota Semarang yang enggan bekerja sama dalam program Kartu Semarang Sehat.

“Setidaknya masih ada empat RS swasta yang belum bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam program KSS. Semestinya, seluruh RS mendukung,” kata Ketua LP2K Semarang Ngargono di Semarang, Jumat.

Keempat RS swasta di Kota Semarang yang belum bekerja sama dalam pelayanan program KSS, yakni RS Telogorejo Semarang, RS St Elisabeth Semarang, RS Columbia Asia Semarang, dan RS Hermina Semarang.

Menurut dia, program KSS dimaksudkan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Semarang yang belum terfasilitasi layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjadi program pusat.

Tentunya, kata dia, keberadaan KSS sangat membantu warga miskin yang belum menerima program layanan kesehatan yang semestinya didukung oleh seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kota Semarang.

“Kami sangat berharap Pemkot Semarang bisa mengurai permasalahan ini. Sebab, kasihan pasien dari warga miskin kalau seperti ini. Seharusnya, semua RS bisa bekerja sama untuk pelayanan KSS,” katanya.

Kemungkinan, kata dia, adanya RS yang enggan bekerja sama dengan Pemkot Semarang dalam pelayanan KSS karena berbagai faktor, seperti proses pencairan anggaran untuk pembayaran klaim yang lambat.

“Makanya, kami minta Pemkot Semarang untuk mengurai dan memecahkan solusinya. Sebab, semestinya semua RS dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang mendukung program KSS,” tegas Ngargono.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan akan segera mengonfirmasi ke Dinas Kesehatan setempat perihal laporan masih adanya empat RS swasta yang belum bekerja sama dalam program KSS.

“Tentu kami sangat menyayangkan kenapa ada RS yang tidak mau menjalin kerja sama untuk melayani program KSS. Kami berharap RS swasta tidak semata menjalankan fungsi bisnis, namun juga sosial,” katanya.

Apabila keengganan itu disebabkan kelambatan proses pencairan klaim, ia mengharapkan RS bisa memaklumi karena permasalahan itu pernah terjadi pada 2011 ketika tagihan membengkak sampai Rp70 miliar.

“Ya, tentu saja proses pencairan tagihan itu tidak bisa langsung karena harus dianggarkan tahun ke depannya. Namun, kasus semacam itu tidak pernah terjadi lagi sampai sekarang,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (ant/pri)