Home Headline Ribuan Nelayan di Pati Ancam Demo Kebijakan Menteri Susi

Ribuan Nelayan di Pati Ancam Demo Kebijakan Menteri Susi

Demo nelayan

Pati, 1/2 (BeritaJateng.net) – Ribuan nelayan Kabupaten Pati, bersama dari Jawa Tengah lainnya, mengancam melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta menuntut sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang merugikan nelayan segera dicabut.

Menurut Koordinator Komunitas Nelayan Jateng Hadi Sutrisno di Pati, Minggu, nelayan yang siap menuju Jakarta untuk menuntut pencabutan sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan tidak hanya dari Kabupaten Pati, melainkan juga dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Bahkan, lanjut dia, aksi tersebut tidak hanya didukung para nelayan, melainkan sejumlah pihak yang berkecimpung di bidang perikanan laut tangkap, yang juga akan mendukungnya.

“Kami mengimbau nelayan yang melaut dengan kapal cantrang untuk kembali ke darat bersama-sama menunju Jakarta menuntut sejumlah aturan yang dinilai memberatkan nelayan,” ujarnya.

Aksi di Jakarta, kata dia, diperkirakan akan diikuti ratusan ribu massa dan memiliki komitmen yang sama mendesak Pemerintah Pusat memerhatikan nasib pelaku perikanan pribumi.

Di antaranya, lanjut dia, dengan mencabut sejumlah aturan yang dianggap memberatkan nelayan.

Seperti aturan soal larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik, larangan kegiatan alih muat ikan di tengah laut (transshipment).

Khusus pelarangan alat tangkap ikan tersebut, kata dia, mayoritas nelayan di Jateng menggunakan alat tangkap payang, cantrang, dogol, dan sejenisnya yang termasuk dalam kategori pukat tarik yang dilarang.

“Soal kebijakan larangan “transshipment” juga dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54/2002 tentang Usaha Perikanan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, nelayan juga keberatan atas munculnya Perpres nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pasalnya, lanjut dia, kapal nelayan berbobot lebih dari 30 gross ton (GT) dilarang menggunakan solar bersubsidi.

“Munculnya moratorium perizinan usaha perikanan tangkap juga merugikan pelaku usaha perikanan domestik,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan pribumi harus ditinjau ulang, jika merugikan nelayan tentunya patut dicabut.

Sebetulnya, lanjut dia, pelaku perikanan di Jateng mendapat undangan pertemuan dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghadiri forum konsultasi publik di Jakarta, Senin (2/1).

Hanya saja, kata dia, tuntutan sejak awal sudah disampaikan mulai dari pertemuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, rapat dengar pendapat umum Komisi IV DPR RI, serta unjuk rasa di berbagai daerah di Jateng, namun belum juga ada tanggapan. (ant/BJ)