Home Headline Ribuan Mahasiswa Unnes Gelar Aksi Tolak Pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi

Ribuan Mahasiswa Unnes Gelar Aksi Tolak Pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi

Ribuan mahasiswa Unnes berunjuk rasa menolak pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi.

Semarang, 26/5 (BeritaJateng.net) – Ribuan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar aksi unjuk rasa menolak uang pangkal pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dinilai memberatkan mahasiswa. Unjuk rasa digelar di depan Rektorat Kampus Unnes Gunungpati, Kamis (26/5).

Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Unnes Ahmad Fauzi mengaku kecewa dengan Rektor Unnes karena dalam kesepakatan mediasi pada hari Selasa (24/5) lalu menyepakati akan menghapuskan pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) namun pada kenyataannya tidak menghapusnya melainkan menggantinya dengan Biaya Peningkatan Mutu dan Prestasi Kemahasiswaan (BPMPK).

Dalam aksinya, ribuan mahasiswa tersebut menyuarakan tuntutan:

1. Menolak diberlakukannya Biaya Peningkatan Mutu dan Prestasi Kemahasiswaan (BPMPK) atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Negeri Semarang.

2. Menuntut untuk memperbaiki sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.

3. Menolak biaya kuliah tinggi dan tidak terjangkau oleh mahasiswa miskin.

4. Menuntut pihak birokrat Unnes untuk melibatkan mahasiswa dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa.

Mahasiswa Unnes berunjuk rasa menolak Pi dan BPMPK.
Mahasiswa Unnes berunjuk rasa menolak Pi dan BPMPK.

“Aksi kali ini belum ada respon baik dari Rektorat, namun kedepan kami akan melakukan perundingan lagi Senin (30/5) mendatang. Jika tidak ada kesepakatan yang memihak mahasiswa maka kami akan menurunkan aksi yang lebih banyak lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I dan II Unnes Ristono dan Martono menyatakan pihak rektorat akan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa dalam forum yang lebih tinggi lagi yakni dalam pembahasan rapat Senat dan akan dibawa ke Menristek.

“Nantinya agar dibahas pada peraturan Menristek Dikti tahun 2016 terkait peraturan menristek dikti mengenai UKT semoga bisa dimasukkan aspirasi mahasiswa dalam peraturan tersebut,” jelas Martono.(MG2)