Home Lintas Jateng Ribuan Buruh di Kudus Terima Gaji Lebih Rendah Dari UMK

Ribuan Buruh di Kudus Terima Gaji Lebih Rendah Dari UMK

image

Kudus, 1/5 (Beritajateng.net)-Tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh menjadi tema utama puluhan aktivis dalam memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) di Kabupaten Kudus, Jumat (1/5). Aksi yang digelar di seputar Alun Alun Simpang tujuh Kudus ini, mendapat pengawalan polisi yang jumlahnya lima kali lebih banyak dibanding jumlah pendemo. 

Selain menggelar orasi melalui pengeras suara yang sudah dipersiapkan, dalam aksi yang didominan aktivis peduli buruh ini juga diwarnai teatrikal. Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB berakhir menjelang sholat Jumat. 

Tuntutan lain yang mengemuka dalam peringatan May Day 2015 ini, mereka menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya atau outsourching. Alasannya, sistem kerja alih daya tidak menjamin masa depan buruh karena suatu saat bisa diberhentikan tanpa syarat. 

Menurut koordinator aksi Slamet Machmudi dari KSBSI Kudus dikatakan, kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kudus tidak membawa kebaikan bagi buruh seiring naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik. Kenaikan BBM menurutnya memicu inflasi yang justru tidak bisa diukur. ”Tanpa kenaikan harga BBM saja, UMK yang diterima buruh tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Apalagi dengan adanya kenaikan BBM dan tariff dasar listrik, kesejahteraan buruh semakin memprihatinkan,” tegasnya. 

Untuk memperbaiki kesejahteraan buruh, dalam orasinya Slamet mendesak pemerintah memperhatikan upah buruh. Dia yakin, jika upah buruh memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, dipastikan kerja mereka lebih produktif. ”Sebagian besar pengusaha belum menempatkan buruh sebagai mitra kerja atau aset. Kebanyakan pengusaha masih memandang buruh sebagai bawahan yang setiap saat bisa diberhentikan jika dinilai tidak diperlukan atau tidak produktif,” paparnya. 

Mamik (sapaan akrab Slamet Machmudi), kondisi perburuhan di Kudus masih cukup memprihatinkan. Dari lebih 100 ribu buruh yang ada, ribuan diantaranya masih belum mendapat gaji sesuai upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp1.380.000. “Ibaratnya, mereka banting tulang sebulan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup sepuluh hari,” lanjutnya. 

Selain itu, Mamik juga menggarisbawahi masih banyaknya buruh di Kudus yang belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Padahal, kepesertaan jaminan social tersebut merupakan hak dasar buruh.”Dan ironisnya, mayoritas buruh di Kudus tidak berani menuntut hak-hak dasar mereka yang belum dipenuhi perusahaan. Alasannya, jika mereka protes takut dituding tidak loyal dengan perusahaan dan takut diberhentikan dari pekerjaannya,” imbuhnya. 

Terpisah Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus, Wisnu Broto Jayawardhana ditemui disela aksi mengatakan, jumlah buruh di wilayah Kabupaten Kudus mencapai 139.000 orang. Jumlah buruh tersebut, terseba di lebih seribu perusahaan mulai kelas kecil, sedang hingga besar.

Pihaknya mengakui, dari jumlah tersebut, ribuan buruh diantaranya masih belum menikmati UMK. ”Untuk meningkatkan pengawasan, belum lama ini kami melakukan pantauan kepada 100 perusahaan  kategori besar, kecil, maupun menengah. Melalui sampel yang diambil secara acak tersebut hasilnya, dari sampel 100 perusahaan 18 diantaranya belum mematuhi ketentuan UMK,” tegasnya. 

Rinciannya 2 perusahaan besar, 13 perusahaan menengah, dan 3 perusahaan kecil. Bagi perusahaan yang belum melaksanakan UMK, pihaknya akan melakukan pembinaan dan pemahaman. “Tetapi kalau tetap tidak patuh, kita serahkan ke tim pengawas untuk dilakukan pemeriksaan,” tandasnya. (BJ12)