Home News Update Quatly Alkatiri : PPDB Harus Mencerminkan Keadilan Masyarakat

Quatly Alkatiri : PPDB Harus Mencerminkan Keadilan Masyarakat

SURAKARTA, 9/6 (Beritajateng.net) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 sebentar lagi akan dilaksanakan, berbagai persoalan selalu muncul di setiap tahunnya terutama yang terkait dengan system zonasi khususnya di jenjang SMA/SMK. Persoalan ini sering muncul disebabkan kuota di sekolah negeri sangat terbatas dibanding jumlah lulusan SMP/MTS. Oleh karena itu diharapkan PPDB bisa mencerminkan keadilan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Dipl. Ing. H Quatly Abdul Kadir Alkatiri mengatakan, persoalan zonasi pada PPDB lebih menguntungkan bagi siswa yang berdomisili di radius dekat sekolah negeri. Sementara bagi siswa yang tempat tinggalnya berjauhan dari sekolah negeri kecil kemungkinannya bisa tertampung di sekolah negeri.

“Ini problem dari system Zonasi dimana siswa yang tempat tinggalnya agak jauh dari sekolah negeri kecil kemungkinannya bisa diterima di sekolah negeri,” ungkapnya dalam dialog Aspirasi Jawa Tengah di Studio TATV Surakarta, Selasa (8/6/2021).

Quatly mengatakan, saat ini di Jawa Tengah sebaran SMA/SMK Negeri tidak merata. Di beberapa kecamatan tercatat tidak memiliki SMA/SMK Negeri. Salah satu contohnya Kecamatan Bandungan dan Sumowono di Kabupaten Semarang yang bersebelahan dengan Kecamatan Kaloran Kabupatern Temanggung.

“Tiga kecamatan tersebut letaknya bersebelahan. SMA Negeri terdekat ada di Kecamatan Ambarawa dan di Temanggung,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, jelas Quatly, lulusan SMP di ketiga kecamatan tersebut kemungkinan diterima di SMA negeri sangat kecil melalui jalur zonasi. Sedangkan melalui jalur prestasi daya tampungnya sangat sedikit.

Ketua Panitia PPDB Jawa Tengah tahun 2021 Samsudin mengatakan, Pemprov Jateng menerapkan kebijakan Zonasi khusus terhadap kecamatan kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri. Zonasi khusus tersebut adalah mengalokasikan kuota peserta didik baru di SMA Negeri dalam satu zona sebesar 10 persen bagi siswa dari kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri.

“Solusinya adalah diterapkannya zonasi khusus di SMA Negeri dalam zona sebesar 10 persen,” jelasnya.

Sementara itu Pengamat Pendidikan yang juga Wakil Rektor III Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta Dr. Sutoyo, M.Pd. mengatakan, system PPDB selama ini yang paling ideal adalah murni berdasarkan nilai akademik yang diperoleh calon siswa pada jenjang sebelumnya. Dengan cara ini menurut dia lebih adil dan lebih pasti tolok ukurnya.

“Sistem zonasi banyak kelemahannya maka saya secara pribadi ingin kalau bisa dikembalikan system lama yang didasarkan pada prestasi akademik siswa di jenjang sebelumnya,” pungkasnya.

(ADV)